Partai Ummat Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030 Jelang Pemilu 2029
Partai Ummat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 pada Sabtu, 26 September 2026 di Grand Hyatt, Jakarta. Pengukuhan diikuti Majelis Syura, Ketua Umum, jajaran pengurus, dan kader dengan tujuan meningkatkan kinerja partai serta mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik menjelang Pemilu 2029.
Susunan kepengurusan baru
Kepengurusan yang dikukuhkan menempatkan tokoh-tokoh kunci pada posisi strategis untuk memimpin konsolidasi dan program partai.
- Ansufri ID Sambo — Ketua Umum
- Muhammad Sadiq bin Talib — Sekretaris Jenderal
- Muhammad Amien Rais — Ketua Majelis Syuro
- MS Kaban — Wakil Ketua Majelis Syuro
- Nofalia Heikal Safar — Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi
- Buni Yani — Ketua Komisi Komunikasi Publik
- Sri Esti S Apung — Bendahara Umum
Alasan dan tujuan restrukturisasi
Menurut Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, perubahan struktur dilakukan untuk meningkatkan kerja nyata partai dan mempersiapkan organisasi menghadapi agenda politik nasional di 2029. Restrukturisasi juga dimaksudkan sebagai bentuk regenerasi dan penyegaran organisasi agar hadir energi baru.
Perubahan ini bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Ummat menghadapi agenda politik nasional serta Pemilu 2029 dengan tetap berpegang pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman
Heikal menambahkan bahwa peningkatan efektivitas manajemen dan percepatan pelaksanaan program kerja menjadi fokus utama pengurus baru. Konsolidasi internal diharapkan memastikan program dapat dilaksanakan cepat, tertib, dan efektif hingga tingkat wilayah.
Strategi konsolidasi dan revitalisasi
Kepengurusan baru akan melakukan revitalisasi struktur pusat sebagai bagian dari persiapan Pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai di seluruh Indonesia.
Sikap politik Partai Ummat
Ketua Umum Ansufri ID Sambo menegaskan sikap dukungan Partai Ummat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan dukungan ini telah dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Syuro pada Desember 2024.
Partai Ummat tetap kritis dan independen, namun juga mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat
Ansufri sekaligus merinci tujuan dukungan tersebut, antara lain memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
Partai Ummat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat
Implikasi dan langkah ke depan
Dengan susunan pengurus yang baru, Partai Ummat menegaskan komitmen memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan memperjuangkan agenda keadilan sosial. Ke depan, partai akan fokus pada implementasi program kerja, penguatan kader, dan kesiapan struktur wilayah sebagai persiapan menuju Pemilu 2029.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Pendidikan Negeri Gratis
Presiden Prabowo membentuk tim khusus dipimpin Menko PMK untuk mengkaji anggaran pelaksanaan pendidikan nege...
Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalu Lintas untuk Aksi 24 September
Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas situasional dan jalur alternatif pada 24 September 2026 untuk...
Komisi VII Dorong Penguatan Kendaraan Listrik untuk Kemandirian Transportasi
Komisi VII mendorong percepatan produksi kendaraan listrik guna kurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan...
Prabowo Pantau Penanganan Karhutla di Kalimantan dan Sumatra
Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla (23 Sep 2026); total lahan terbakar 1.212,52 ha, 209,78...
Guru Non-ASN Bisa Ikut Tes PNS atau PPPK pada 2027
Guru non-ASN diberi kesempatan ikut tes PNS atau PPPK pada 2027; bila tidak lulus, tetap digaji melalui Dana...
DPR Minta Evaluasi Keselamatan Pelayaran Usai Kecelakaan KM Virgo
Komisi V DPR minta Dirjen Perhubungan Laut baru evaluasi sistem keselamatan pelayaran setelah kecelakaan KM...