DPR Minta Evaluasi Keselamatan Pelayaran Usai Kecelakaan KM Virgo
Komisi V DPR meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang baru melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem keselamatan pelayaran
Permintaan evaluasi menyeluruh
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP memastikan setiap kapal yang berlayar memenuhi standar keselamatan. Jika kapal dinilai tidak aman, Lasarus menegaskan agar tidak diberikan izin berlayar.
Saya telah meminta seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan memastikan setiap kapal yang berlayar memenuhi standar keselamatan. Kalau tidak aman, jangan pernah izinkan berlayar.
Temuan manifes dan kemungkinan korban tambahan
Lasarus menyatakan salah satu masalah yang ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 adalah adanya penumpang yang tidak tercatat di manifes. Ia menyebut ada 22 penumpang yang tidak masuk dalam daftar resmi manifest.
Tidak bisa dipungkiri sudah ditemukan 22 dari penumpang yang ada di KM Virgo Transport 8. Penumpang itu tidak masuk dalam manifes.
Menurutnya, kondisi ini membuka kemungkinan jumlah korban yang masih dalam pencarian lebih banyak dari data awal. Namun Lasarus mengimbau semua pihak untuk tidak membuat asumsi sebelum proses pencarian selesai dan data resmi dirampungkan.
Kalau tidak terdaftar di manifes, berarti penumpang itu bukan sejumlah yang dipublikasikan selama ini. Ada kemungkinan korbannya masih terjebak itu lebih banyak.
Operasi pencarian dan permintaan tindak lanjut
Lasarus meminta Basarnas melanjutkan operasi pencarian dengan memeriksa seluruh bagian kapal untuk memastikan jumlah korban. Ia menekankan pencarian harus dilakukan secara komprehensif karena keluarga masih berharap jasad dapat ditemukan.
Karna kapalnya sudah ketahuan di mana kapalnya, dan pasti korban kalau pun masih ada terjebak di sana.
Dia juga meminta Dirjen Perhubungan Laut yang baru segera melakukan perbaikan prosedur dan evaluasi sistem keselamatan agar kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Permintaan evaluasi ini menempatkan tekanan pada otoritas pelabuhan dan regulasi keselamatan kapal penumpang. Langkah ke depan yang diminta Komisi V mencakup pengetatan verifikasi manifes, inspeksi kapal sebelum berlayar, dan perbaikan prosedur evakuasi darurat.
Proses pencarian masih berlangsung dan hasil resmi dari pihak berwenang akan menentukan langkah investigasi selanjutnya serta rekomendasi kebijakan dari DPR.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...