Guru Non-ASN Bisa Ikut Tes PNS atau PPPK pada 2027
Guru non-ASN mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS atau PPPK lewat mekanisme tes pada 2027. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik.
Siapa yang bisa mengikuti dan bagaimana pembiayaannya
Mu'ti menegaskan guru non-ASN tetap dapat mendaftar tes seleksi PNS atau PPPK. Jika tidak lulus, status mereka tetap non-PNS namun masih dapat mengajar di sekolah.
Pemerintah menyiapkan skema pembayaran gaji bagi guru non-ASN melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Dana BOS dari pemerintah pusat. Skema ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan layanan pendidikan sekaligus memberikan kesempatan naik status melalui jalur tes.
"Guru non-ASN juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS atau PPPK melalui tes. Kalau kemudian tidak lulus, dia tetap menjadi non-PNS dan kemudian digaji melalui BOS dari pemerintah pusat,"
Peralihan status guru PPPK paruh waktu
Pemerintah juga membahas status guru PPPK yang masih berstatus paruh waktu. Menurut Mu'ti, mulai 2027 guru PPPK paruh waktu akan diarahkan menjadi pegawai penuh waktu.
"Yang PPPK penuh waktu dan paruh waktu, yang paruh waktu itu mulai 2027 akan menjadi penuh waktu. Kemudian pemerintah pusat memberikan tunjangan,"
Langkah ini bertujuan menyamakan hak dan tunjangan antara PPPK penuh waktu dan guru yang saat ini berstatus paruh waktu.
Peningkatan kualitas guru dan sumber pembiayaan
Selain perubahan status dan skema gaji, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan. Menurut Mu'ti, Presiden Prabowo memberi arahan agar pelatihan ini diperkuat dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mu'ti menyatakan pemerintah akan mengupayakan pendanaan pelatihan dari APBN untuk mendukung profesionalisasi guru dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
Implikasi dan langkah ke depan
Kebijakan ini memberi peluang bagi guru non-ASN untuk naik status melalui tes sekaligus menjamin penghasilan bila belum lulus. Peralihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu juga diproyeksikan meningkatkan kesejahteraan dan kepastian tunjangan. Realisasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan rincian anggaran akan menjadi perhatian berikutnya pemerintah dan perlu diikuti oleh para tenaga pendidik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...