Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Pendidikan Negeri Gratis
Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk merancang pelaksanaan pendidikan negeri gratis. Pengumuman itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, usai rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu, 23 September 2026.
Tim khusus dipimpin Menko PMK
Menurut Brian, Presiden memerintahkan agar kajian anggaran dilakukan lebih mendalam. Untuk itu dibentuk tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno. Tim akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Radi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat,
Sumber anggaran yang dikaji
Mendiktisaintek menyatakan tim akan menguji beberapa skema pendanaan yang telah dihitung awal oleh kementeriannya. Pilihan yang disebut antara lain berasal dari pos-pos pendapatan di perguruan tinggi negeri.
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang saat ini berlaku di PTN.
- Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada setiap perguruan tinggi negeri.
- Pendapatan dari jalur mandiri dan program pascasarjana yang kadang menyubsidi program sarjana.
- Sumber pendapatan lain-lain yang ada di masing-masing PTN.
Brian menekankan analisis harus rinci. Tim diminta mem-breakdown hitungan anggaran untuk memastikan program dapat dilaksanakan tanpa mengganggu operasi PTN.
Kronologi dan langkah berikutnya
Rapat terbatas yang digelar di Istana menjadi titik awal perintah pembentukan tim. Selanjutnya, tim akan melakukan telaah teknis, menyusun asumsi anggaran, dan mengidentifikasi dampak fiskal pada kementerian serta perguruan tinggi negeri.
Proses ini bertujuan menghasilkan perhitungan yang akurat sebelum kebijakan dijalankan. Keterlibatan lintas kementerian juga dimaksudkan untuk memperoleh data lengkap tentang kapasitas pendanaan dan mekanisme alokasi.
Implikasi bagi perguruan tinggi
Jika rekomendasi tim selesai, model pendanaan baru dapat mengubah alokasi UKT, IPI, dan peran pendapatan pascasarjana. Perguruan tinggi negeri kemungkinan perlu menyesuaikan kebijakan internalnya agar sesuai mekanisme pembiayaan nasional.
Langkah detail pelaksanaan belum diumumkan. Namun pembentukan tim menandai tahap perencanaan intensif sebelum kebijakan diluncurkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...