Lokal

Asahan Siapkan Parlinsos Digital 2026 untuk Akurasi Bansos

Bagikan:
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dan Kepala BPS saat rakor Persiapan Parlinsos Digital

Asahan, 20 Agustus 2026 – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Program Parlinsos Digital sebagai langkah awal digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Pertemuan di Aula Melati kantor Bupati itu bertujuan menyatukan data penerima agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Langkah penyatuan data sebagai prioritas

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menekankan pentingnya memiliki satu data terpadu sebagai acuan utama pemberian bantuan. Ia meminta semua pihak segera menyelaraskan data mulai dari desil 1 hingga desil 5 agar bantuan tepat sasaran.

Kegiatan ini sangat penting untuk menentukan ketepatan sasaran bantuan sosial yang berkaitan langsung dengan proses pendataan,

- Bupati Taufik Zainal Abidin

Bupati juga mengingatkan agar seluruh dinas terkait menjadikan data sebagai dasar kerja pemerintahan dan menyusun mekanisme verifikasi yang jelas. Instruksi khusus diberikan kepada Dinas yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk memperbarui dan menyesuaikan basis data.

Peran dinas dan kepala wilayah

Pemaparan teknis disampaikan Kepala BPS Kabupaten Asahan mengenai peran BPS dalam perluasan uji coba digitalisasi Parlinsos. Kepala Dinas Sosial memaparkan kesiapan operasional dan pelaksanaan Parlinsos Digital di tingkat kabupaten.

Sementara Plt. Kepala Dinas Dukcapil menjelaskan langkah percepatan integrasi kependudukan digital yang akan mendukung validitas data penerima bantuan.

Para Camat harus memahami data yang telah diverifikasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan data tersebut, serta tidak lagi mengacu pada data yang sudah usang,

- Bupati Taufik Zainal Abidin

Dampak dan tindak lanjut

Dengan sistem digital, pemerintah daerah menargetkan pengurangan kesalahan pendataan yang selama ini menyebabkan terlewatnya warga berhak. Rencana uji coba Parlinsos Digital akan melibatkan validasi lapangan, integrasi dengan data kependudukan, dan monitoring berkala.

Pelaksanaan program juga akan meningkatkan transparansi dan mempercepat proses verifikasi penerima manfaat. Pihak terkait diminta aktif berkoordinasi agar implementasi berjalan serentak dan akurat.

Ke depan, kerja pemerintahan di Asahan akan lebih banyak berbasis data untuk mengukur capaian program dan memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang membutuhkan.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait