Komisi VII: Pariwisata Harus Berdayakan Masyarakat dan Lindungi Alam

Komisi VII DPR menegaskan kebijakan pariwisata harus memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan agar manfaatnya berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 25 Juni 2026, saat menyoroti isu pengembangan destinasi dan kepatuhan penginapan nonhotel.

Pernyataan Komisi VII dan fokus keberlanjutan

Chusnunia menegaskan bahwa tingginya kunjungan wisata dan devisa tidak boleh mengorbankan lingkungan sebagai aset utama pariwisata. Ia meminta setiap kebijakan pengembangan destinasi mengutamakan prinsip keberlanjutan untuk menjamin manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

"Kami ingin terus memastikan jangan sampai lengah bahwa kebijakan pariwisata itu wajib harus berdampak. Secara kesejahteraan, secara ekonomi bagi masyarakat sekitar,"

Masalah penginapan nonhotel dan kepatuhan

Komisi VII juga menyoroti pertumbuhan penginapan nonhotel yang dianggap belum sepenuhnya terdaftar resmi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penginapan nonhotel mencapai sekitar 7,4 hingga 9,7 persen setiap tahun, yang memicu kekhawatiran soal persaingan usaha dan kepatuhan pajak.

Kondisi ini dianggap menciptakan ketimpangan bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penginapan yang tidak terdaftar berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan serta standar pelayanan konsumen.

"Banyak teman-teman pengusaha dan penggerak pariwisata, khususnya yang menangani penginapan, sedang ada keresahan tersendiri. Yang resmi kena pajak dan taat pajak, yang tidak resmi dan jumlahnya terus meningkat malah dibiarkan,"

Potensi desa wisata sebagai mesin ekonomi lokal

Chusnunia memandang pengembangan desa wisata sebagai peluang nyata meningkatkan kesejahteraan bila dikelola optimal. Ia mencontohkan Desa Wisata Ponggok di Klaten yang mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp14 miliar per tahun.

Pariwisata, menurutnya, berfungsi sebagai efek multiplier bagi sektor lain. Dampak itu meliputi pertumbuhan UMKM, peningkatan keamanan, dan masuknya program-program pembangunan yang lebih luas ke wilayah tersebut.

"Dampak pariwisata itu efeknya multiplier di beberapa bidang, termasuk dari sisi UMKM. Termasuk dari sisi keamanan, termasuk dari masuknya program-program pemerintah ke wilayah tersebut,"

Pengukuran sukses: bukan hanya jumlah kunjungan

Wakil Ketua Komisi VII lain, Evita Nursanty, menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata sebaiknya tidak diukur semata dari jumlah wisatawan. Indikator utama menurutnya adalah terjaganya kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Evita mendorong pergeseran promosi untuk membuka destinasi yang belum berkembang secara optimal. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan kunjungan yang saat ini terkonsentrasi di beberapa daerah seperti Bali dan Yogyakarta.

Kesimpulan dan langkah ke depan

Komisi VII menuntut kebijakan pariwisata yang lebih holistik: memperkuat kepatuhan usaha penginapan, memprioritaskan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan desa wisata sebagai sumber pendapatan lokal. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat.