Mentan: Pabrik Gula Wajib Punya Kebun Tebu untuk Capai Swasembada
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula harus memiliki kebun tebu sendiri guna mempercepat swasembada gula. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026, sebagai penegasan aturan yang berlaku sejak 2013 dan diperkuat oleh Undang-Undang Perkebunan 2014. Pemerintah menyatakan penertiban ini penting untuk melindungi petani dan memastikan pasokan bahan baku dalam negeri.
Dasar hukum dan kewajiban industri
Aturan kewajiban kebun bagi pelaku usaha pengolahan gula tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan didukung oleh UU Perkebunan 2014. Pemerintah menegaskan kembali bahwa ketentuan ini harus dilaksanakan tanpa pengecualian. Setiap unit pengolahan gula yang menggunakan bahan baku impor diwajibkan membangun kebun sendiri untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan baku.
Tingkat kepatuhan dan kondisi industri
Menurut Menantu, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kebun masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang tercatat memenuhi kewajiban memiliki kebun sendiri. Kondisi ini dinilai perlu diluruskan agar tujuan swasembada dapat tercapai sesuai arahan presiden.
"Ketentuan wajib kebun ini sudah ada sejak 2014 melalui UU Perkebunan. Sekarang kami pastikan seluruh pelaku usaha benar-benar menjalankannya tanpa kecuali."
Dampak impor gula dan langkah pemerintah
Mentan menyatakan banjirnya gula rafinasi impor merugikan petani dan industri gula nasional. Impor yang melimpah membuat hasil panen petani sulit terserap pasar, sehingga mengganggu mata pencaharian petani tebu. Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki regulasi untuk menutup celah yang memungkinkan pelaku usaha menghindari kewajiban kebun.
"Presiden sudah perintahkan dua tahun swasembada gula harus tercapai. Sehingga penertiban kebun wajib, peremajaan tebu, sampai penindakan rafinasi ilegal akan kami kebut serentak."
Program peremajaan tebu
Pemerintah juga mempercepat program peremajaan tanaman tebu untuk meningkatkan produktivitas. Pada tahun ini target program bongkar ratoon mencapai 100 ribu hektare, dengan rencana peningkatan menjadi 150 ribu hektare pada tahap berikutnya. Langkah ini diharapkan memperbaiki serapan pasar untuk produksi lokal dan menopang ketahanan bahan baku.
Penegakan kewajiban kebun, pengetatan regulasi impor, dan program peremajaan diharapkan menjadi kombinasi langkah yang mempercepat tercapainya swasembada gula dalam kurun waktu yang ditargetkan pemerintah.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...