P2K2 Jadi Ruang Belajar Strategis untuk KPM PKH di Pamekasan
PAMEKASAN — Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Ansari menilai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bukan sekadar forum informasi, melainkan ruang pembelajaran strategis bagi Keluarga Penerima Manfaat (PKH). Pernyataan itu disampaikan saat Diseminasi P2K2 bertema “Sosialisasi Sekolah Rakyat dan Penguatan P2K2 KPM PKH” pada Rabu, 5 Agustus 2026, di Balai Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, dan Desa Nyalabu Laok, Kecamatan Pamekasan.
P2K2 sebagai ruang pembelajaran keluarga
Ansari menekankan peran keluarga dalam membentuk generasi berkualitas. Ia meminta agar hak pendidikan anak menjadi prioritas utama keluarga penerima manfaat.
"Pendidikan adalah investasi terbaik bagi keluarga. Mari manfaatkan P2K2 untuk membangun masa depan anak-anak kita,"
Dengan pendekatan seperti itu, P2K2 diharapkan menjadi wadah aktif bagi orang tua untuk mengembangkan kemampuan pengasuhan dan dukungan pendidikan anak.
Perluasan akses lewat program Sekolah Rakyat
Ansari menjelaskan pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Salah satu upaya yang disorot adalah program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program ini dirancang tidak hanya memberikan akses tetapi juga memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendampingan berkelanjutan dan modul P2K2
Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur, Hanafi, menambahkan P2K2 dilengkapi pendampingan berkelanjutan agar mencapai kemandirian masyarakat. Pendampingan tersebut diberikan melalui modul-modul terstruktur.
- Pengasuhan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pengelolaan ekonomi
"Pendampingan ini diharapkan mampu mendorong KPM menjadi lebih mandiri hingga akhirnya dapat lulus atau bergraduasi dari program PKH,"
Dampak dan prospek
Dengan penguatan P2K2 dan program Sekolah Rakyat, harapannya akses pendidikan bagi keluarga rentan meningkat. Dampaknya diharapkan berujung pada penurunan kemiskinan lintas generasi.
Ke depan, keberlanjutan pendampingan dan sinergi antar-instansi menjadi kunci agar KPM dapat benar-benar mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Jatim Siapkan Perda Transportasi Online untuk Lindungi Driver
DPRD Jatim menyusun Raperda transportasi berbasis aplikasi untuk kepastian tarif dan perlindungan driver, se...
PDI Perjuangan Dukung Pengembangan Kampus V UNESA di Kebonagung
PDI Perjuangan dukung rencana Kampus V UNESA di Kebonagung dengan catatan evaluasi Maospati, prodi sesuai po...
Sonny Dorong Swasembada Gula dan Perlindungan Petani Banyuwangi
Sonny T. Danaparamita mendorong penguatan kemitraan pabrik–petani dan pengawasan pasar untuk mewujudkan swas...
Pertumbuhan 5,29% Triwulan II 2026, DPR: Waspadai Perlambatan Industri
Said Abdullah apresiasi pertumbuhan 5,29% triwulan II 2026, namun ingatkan waspada perlambatan industri peng...
Wakil DPRD Minta Jalur Pendakian Gunung Piramid Ditutup Sementara
Wakil Ketua DPRD Bondowoso minta penutupan sementara jalur Gunung Piramid setelah dua pendaki tewas, untuk e...
Eri Cahyadi Tekankan Pendidikan Pancasila di Sekolah Rakyat Surabaya
Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pendidikan karakter berbasis Pancasila di Sekolah Rakyat SRT 2 Surabaya saa...