Rico Waas: P-APBD Medan 2026 Fokus Perkuat Pelayanan dan Infrastruktur
Medan — Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (21/9), saat menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD 2026.
Penyesuaian target PAD dan upaya peningkatan penerimaan
Rico menjelaskan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada P-APBD disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro dan proyeksi pendapatan yang lebih realistis hingga akhir tahun anggaran. Ia menyebutkan tantangan utama masih pada tingkat kesadaran dan kepatuhan perpajakan warga.
Untuk mendongkrak PAD, Pemko menyiapkan langkah-langkah berikut:
- Memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak;
- Memperluas sistem pembayaran non-tunai;
- Mengintegrasikan data transaksi;
- Meningkatkan monitoring penerimaan berbasis teknologi.
Selain itu, Rico menyampaikan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) lebih dari Rp565 miliar berdasarkan penyesuaian alokasi DBH, DAU, dan dana otonomi khusus tahun anggaran 2026.
Penanganan banjir: solusi kawasan
Banjir menjadi perhatian utama. Pemerintah kota melakukan pemetaan titik genangan untuk menentukan prioritas penanganan. Rico menekankan perlunya pendekatan sistemik pada drainase.
"Penanganan saluran drainase harus secara kawasan, bukan parsial—satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan sungai,"
Ia mengakui persoalan kewenangan antarlembaga menjadi kendala. Karena itu, koordinasi berlanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, Pemprov Sumut, instansi vertikal, dan pemerintah kabupaten tetangga.
Prioritas pendidikan dan infrastruktur
Pada sektor pendidikan, penambahan anggaran diarahkan untuk kebutuhan terdampak banjir. Rinciannya meliputi pakaian seragam, perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta pemeliharaan bangunan cagar budaya.
Pemko juga masih mengkaji rencana bantuan tebus ijazah bagi siswa SMA agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk 500 siswa putus sekolah, penanganan dialokasikan melalui pendidikan nonformal Paket A, B, dan C.
Di bidang infrastruktur, alokasi tambahan untuk Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang difokuskan pada program prioritas. Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, serta 35 sekolah SD dan SMP juga tengah berjalan.
Target makro dan pengawasan anggaran
Menjawab soal indikator kesejahteraan, Pemko Medan menetapkan target makro mengacu RPJMD 2025-2029 dan RKPD Perubahan 2026. Sasaran antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2–5,7 persen, IPM 83,02–83,34, dan penurunan kemiskinan menjadi 7,0–7,5 persen.
Rico menegaskan tambahan anggaran harus menghasilkan output dan outcome yang terukur.
"Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata,"ujar Rico.
Dia juga menegaskan komitmen penerapan Medan Satu Data sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perwal Nomor 31 Tahun 2021, termasuk standar data, metadata, dan satu portal data terintegrasi.
Dengan perencanaan yang mempertimbangkan masa pelaksanaan, kapasitas sumber daya, dan prioritas lokasi, Pemko Medan berharap perubahan anggaran pada P-APBD 2026 dapat terealisasi efektif tanpa menimbulkan rendahnya serapan anggaran maupun SiLPA.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...