Ekonomi

China Kecam Nasionalisasi British Steel oleh Pemerintah Inggris

Bagikan:
Pabrik British Steel Scunthorpe dengan area industri dan cerobong asap

China menolak keras nasionalisasi British Steel oleh pemerintah Inggris. Keputusan diumumkan pada 16–17 Juli 2026 dan dianggap Beijing merugikan investor China, terutama Jingye Group, serta berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan politik.

Reaksi Beijing

Kementerian Perdagangan China pada Jumat (17/7/2026) menyatakan langkah nasionalisasi itu "melanggar secara serius hak dan kepentingan sah Jingye Group". Beijing juga menilai tindakan itu merusak kepercayaan perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi di Inggris.

"Langkah tersebut telah melanggar secara serius hak dan kepentingan sah Jingye Group,"

Sikap pemerintah Inggris

Pemerintah Inggris mengumumkan pengambilalihan penuh British Steel pada Kamis (16/7/2026). Otoritas menjelaskan keputusan itu untuk melindungi ribuan lapangan kerja dan menjaga kemampuan industri baja strategis nasional.

"Negosiasi telah dilakukan dengan Jingye, namun tidak dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pembayar pajak,"

Pemerintah juga menyatakan tetap membuka diri terhadap investasi China meski mengambil alih kepemilikan resmi pabrik di Scunthorpe.

Dampak ekonomi dan tenaga kerja

Pabrik Scunthorpe menjadi pusat perhatian karena perannya dalam rantai pasok nasional. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 2.700 orang secara langsung dan mendukung ribuan pekerjaan lain di area pendukung.

  • Pabrik memproduksi baja khusus untuk Network Rail dan sektor konstruksi.
  • Jika pabrik berhenti, Inggris berisiko menjadi satu-satunya anggota G7 tanpa produksi baja murni.
  • Pemerintah menanggung biaya operasional lebih dari 1 juta poundsterling per hari; Kantor Audit Nasional melaporkan angka sekitar 1,3 juta poundsterling per hari pada Maret lalu.

Proses hukum dan kompensasi

Jingye Group menuntut kompensasi, mengklaim kerugian hingga 700.000 poundsterling per hari. Pemerintah menyatakan akan menunjuk penilai independen pada musim gugur untuk menentukan besaran kompensasi, yang menurut Menteri Usaha Kecil Blair McDougall bisa bernilai nol.

Latar hukum dan politik

Nasionalisasi ini mengikuti pengesahan undang-undang oleh Parlemen pada Rabu (15/7/2026) yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil alih industri baja demi kepentingan publik. Keputusan muncul saat pergantian kepemimpinan politik: Perdana Menteri baru Andy Burnham dijadwalkan mulai menjabat pada hari Senin mendatang.

Beijing meminta Inggris "menepati dengan tulus" kewajiban berdasarkan Perjanjian Investasi Bilateral China–Inggris (sejak 1986). Sementara itu pemerintah Inggris berargumen tindakan diperlukan untuk menjamin stabilitas industri strategis dan melindungi kepentingan publik.

Ke depan, sengketa soal kompensasi dan implikasi hubungan investasi bilateral akan menjadi fokus utama. Penunjukan penilai independen dan proses hukum berikutnya akan menentukan besaran kompensasi dan langkah-langkah pemulihan untuk pekerja dan pemasok lokal.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait