Menteri PU bangun huntara Sigi dan perbaiki infrastruktur

Menteri PU bangun huntara Sigi memastikan kementeriannya siap mendukung penanganan pascagempa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, termasuk pembangunan hunian sementara dan perbaikan infrastruktur. Pernyataan itu disampaikan saat peninjauan wilayah terdampak pada Minggu, 21 Juni 2026.

Menteri PU mengatakan kesiapan membantu pembangunan huntara bergantung pada kebutuhan yang diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menteri PU bangun huntara Sigi hanya akan dilaksanakan apabila ada permintaan resmi dari BNPB dan pemerintah daerah.

Pembangunan huntara dan koordinasi dengan BNPB

Kementerian Pekerjaan Umum selama ini membangun huntara berdasarkan arahan BNPB saat masa tanggap darurat. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 Juni 2026, sehingga pengambilan keputusan untuk pembangunan huntara masih berada di bawah koordinasi BNPB.

“Jika pemerintah daerah merasa perlu dibangun huntara, maka silakan berkomunikasi dengan BNPB untuk selanjutnya diserahkan kepada kami,”

Kementerian PU menunggu permintaan resmi sebelum mulai merancang dan merealisasikan lokasi serta fasilitas hunian sementara untuk warga terdampak.

Pemeriksaan jalan dan jembatan

Selain persiapan huntara, Dody Hanggodo memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh terhadap kondisi jalan dan jembatan di wilayah terdampak. Instruksi ini muncul setelah dia merasakan getaran saat berdiri di Jembatan Posu Nokilalaki.

“Tadi saya berdiri di Jembatan Posu Nokilalaki dan ketika ada kendaraan melintas terasa ada getaran. Hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari benar-benar aman,”

Ia menekankan bahwa pemeriksaan harus tidak hanya melihat kerusakan yang tampak, tetapi juga potensi risiko yang bisa menimbulkan kekhawatiran warga.

Sumber daya air dan layanan SPAM

Di sektor sumber daya air, Menteri PU menginstruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III melakukan survei lanjutan di kawasan hulu untuk mengetahui kondisi aktual pascagempa. Langkah pengendalian aliran air juga disiapkan jika diperlukan untuk mencegah dampak lanjut.

Intake dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamarora di Kecamatan Nokilalaki disebut tetap beroperasi normal. Pemerintah memastikan layanan air bersih tersedia selama masa pemulihan agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

“Kementerian PU memastikan Intake dan SPAM Kamarora tetap beroperasi dan siap melayani selama masa pemulihan pascabencana,”

Implikasi dan langkah ke depan

Keputusan akhir terkait pembangunan huntara menunggu permintaan formal dari pemerintah daerah melalui BNPB. Sementara itu, pemeriksaan teknis untuk infrastruktur dan survei sumber air menjadi prioritas jangka pendek untuk menjamin keselamatan dan ketersediaan layanan publik.

Koordinasi lintas lembaga diharapkan mempercepat respons pemulihan dan memberi kepastian bagi warga terdampak selama masa tanggap darurat.