MenHAM: Kritik Prabowo Tidak Menyasar Semua Ilmuwan

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kritik Presiden Prabowo bukan ditujukan kepada seluruh ilmuwan, melainkan kepada kalangan yang berperan ganda sebagai intelektual dan pendukung kepentingan tertentu. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 22 September 2026. Pigai menilai perlunya memisahkan peran keilmuan dari kepentingan politik atau komersial di ruang publik.

Klarifikasi dari Kementerian HAM

Pigai membuka klarifikasi dengan menekankan bahwa sorotan Presiden menyasar kelompok yang merangkap beberapa fungsi di publik. Fenomena itu kerap terlihat di media sosial, ketika seorang pakar aktif menjadi partisan kelompok tertentu. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menyamakan semua akademisi dengan figur yang berperan ganda.

"Yang dimaksud Bapak Presiden adalah kelompok yang merangkap berbagai jabatan, seperti intelektual, pakar, aktivis, buzzer, dan influencer. Mereka juga merangkap sebagai pendukung kelompok tertentu, sehingga perannya perlu dibedakan dengan ilmuwan yang bekerja berdasarkan keahlian,"

Batasan antara Ilmuwan dan Pakar Publik

Pigai menekankan bahwa kapasitas keilmuan harus terlihat dari objektivitas dan kompetensi. Ia mengutip fenomena akademisi bergelar tinggi yang memegang banyak peran sekaligus, termasuk jabatan politik dan pengelolaan media. Untuk menggambarkan isu otoritas kepakaran, Pigai merujuk pada buku The Death of Expertise karya Tom Nichols.

"Jadi, tidak semua dan ada salah satu yang disebut profesor dan doktor hukum tata negara, tetapi merangkap berbagai jabatan. Dia pernah menjadi menteri, anggota DPR, pimpinan lembaga tinggi negara, aktivis, calon pimpinan negara, hingga pengelola media sosial,"

Pakar Post-truth dan Arus Informasi Digital

Pigai memperingatkan fenomena post-truth, yaitu penyebaran opini yang menutupi atau menggantikan fakta. Menurutnya, perkembangan internet dan media sosial mempercepat penyebaran informasi, sehingga publik perlu lebih cermat menilai sumber dan kapasitas narasumber.

"Yang dikritik Presiden adalah pakar post-truth yang membungkam, membenamkan kebenaran. Pakar post-truth,"

Peran Ilmuwan bagi Pemerintah

Pigai menegaskan bahwa kritik tidak berarti menolak ilmu pengetahuan modern. Pemerintah tetap membutuhkan masukan dari ahli dan cendekiawan untuk merumuskan kebijakan publik. Ia membedakan secara tegas antara ilmuwan yang memberi saran berbasis keahlian dan figur publik yang berperan ganda.

"Beda dengan ilmuwan, dengan pakar ya. Ilmuwan itu beda, Bapak Presiden memuji, menghormati ilmuwan. Yang menasihati Presiden itu adalah ilmuwan semua,"

Imbauan kepada Publik

Pigai mengimbau masyarakat agar memilah pandangan objektif berbasis keilmuan dari opini yang sarat kepentingan. Langkah pemilahan tersebut penting untuk menjaga kualitas diskursus publik dan memastikan kebijakan dibuat berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.