DPR: Program MBG Dorong Pertumbuhan Ekonomi NTB

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 13 Juli 2026, terkait peran MBG dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor pangan.

MBG sebagai mesin ekonomi lokal

Kamrussamad mengatakan MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi. Program ini bisa menciptakan kepastian pasar bagi pelaku usaha lokal sehingga mendorong peningkatan produksi dan perluasan usaha.

Menurutnya, kepastian permintaan dari program pemerintah memberi sinyal kuat kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan mengakses pembiayaan perbankan.

"MBG harus dipandang sebagai mesin ekonomi. Jika dikelola dengan benar, program ini bisa menjadi penggerak ekonomi lokal yang melahirkan pengusaha-pengusaha baru dari daerah,"

Rantai pasok lokal dan efek berganda

Kamrussamad mendorong agar rantai pasok MBG lebih banyak melibatkan pelaku usaha daerah, mulai dari penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengelolaan dapur. Keterlibatan ini dinilai akan meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal.

Ia menyoroti efek berganda dana APBN yang disalurkan melalui MBG karena menyentuh petani, peternak, pelaku logistik, dan tenaga kerja di pengolahan pangan.

Respon pelaku usaha dan kebutuhan regulasi

Pelaku usaha MBG menyambut baik peluang yang tercipta, namun menekankan pentingnya kepastian regulasi. Ahmad Tantawi menyatakan regulasi yang jelas akan mendorong investasi dalam ekosistem MBG.

"Kepastian regulasi akan memberikan keyakinan bagi pelaku usaha untuk ikut mengembangkan ekosistem MBG,"

Dengan kepastian kebijakan, pelaku usaha di tingkat lokal diharapkan berani meningkatkan investasi dan kapasitas produksi. Hal ini berpotensi mempercepat terciptanya rantai nilai yang lebih kuat di daerah.

Implikasi dan langkah ke depan

Jika pemda dan pemerintah pusat mengarahkan pengadaan MBG pada produk lokal serta memperkuat akses pembiayaan, program ini bisa menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM pangan di NTB. Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan distribusi tetap diperlukan untuk memastikan tujuan gizi dan ekonomi terpenuhi.