Komisi V Minta Anggaran Ramp Check Diprioritaskan 2027

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran ramp check saat menyusun kembali pagu anggaran 2027. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. Lasarus menilai pemeriksaan kelaikan kendaraan menjadi bagian penting untuk menjamin keselamatan transportasi.

Permintaan prioritas anggaran

Dalam rapat, Lasarus meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyusun ulang komposisi anggaran dengan mengutamakan kebutuhan yang bersifat wajib. Ia menekankan agar anggaran untuk pemeriksaan kendaraan dipenuhi sebelum program lainnya. Menurutnya, pengaturan ulang pagu harus memprioritaskan kebutuhan dasar dan keselamatan publik.

"Tolong direkomposisi, terutama tadi yang pertama gaji pegawai lengkapi dulu. Kemudian anggaran ramp check itu penuhi dulu,"

Alasan: keselamatan publik

Lasarus menjelaskan pelaksanaan ramp check merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan kendaraan umum benar-benar laik jalan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, proses pemeriksaan tidak bisa berjalan optimal. Ia menilai pemerintah harus hadir sebagai pelindung pengguna transportasi sekaligus memastikan pengusaha memenuhi standar keselamatan.

"Ramp check itu wajib, Pak, kita pastikan bus itu layak jalan. Gimana menyatakan dia layak jalan kalau uang nggak ada untuk cek dia layak jalan apa tidak?"

Kebutuhan anggaran mandatori

Selain anggaran untuk pemeriksaan kendaraan, Lasarus juga menekankan pentingnya memenuhi belanja mandatori. Ia meminta agar pembayaran gaji pegawai dan kewajiban lain dipenuhi dulu sebelum membiayai program baru. Pemenuhan kebutuhan dasar itu dianggap prasyarat agar layanan publik dan pengawasan dapat berjalan konsisten.

Langkah selanjutnya

Lasarus berharap penyusunan kembali pagu anggaran pasca pembahasan Nota Keuangan 2027 akan mengakomodasi prioritas di sektor transportasi darat. Dengan penganggaran yang tepat, diharapkan tingkat keselamatan transportasi dan kualitas pelayanan publik meningkat. Implementasi rekomendasi ini akan dipantau oleh Komisi V selama proses penyusunan anggaran.

Permintaan ini menempatkan pemeriksaan kelaikan kendaraan sebagai item penting dalam alokasi anggaran 2027, menegaskan perlunya sumber daya untuk menjaga keselamatan pengguna transportasi.