Legislator Minta Henti Latsarmil SPPI Usai Lima Peserta Meninggal

Anggota DPR meminta penghentian sementara Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Program SPPI setelah lima peserta meninggal. Desakan itu disampaikan pada 28 Juni 2026 menyusul kematian peserta saat mengikuti pelatihan untuk calon manajer Kopdes Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan.

Kronologi dan daftar korban

Kementerian Pertahanan mencatat jumlah korban tewas mencapai lima orang. Korban terbaru bernama Nola Dya Sari. Ia mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan.

Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal adalah:

• Yonanda Muhammad Taufiq
• Anisa Muyassaroh
• Novia Rahmadhani Sihotang
• Muhammad Rifki Renaldi Gunawan

Tuntutan penghentian sementara dan evaluasi

Oleh Soleh, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, meminta Kemhan menghentikan sementara pelatihan. Ia menilai kejadian ini merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan.

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius, jangan anggap enteng nyawa manusia. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut."

Permintaan perbaikan sistem pelatihan

Legislator itu menegaskan peserta adalah warga sipil. Oleh karena itu, menurutnya, metode dan intensitas pelatihan fisik harus disesuaikan dengan latar belakang peserta.

"Mereka adalah masyarakat sipil, sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran."

Ia menegaskan tujuan Program SPPI dan Kopdes Merah Putih adalah menyiapkan sumber daya manusia penggerak ekonomi desa. Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelatihan.

Permintaan transparansi dan langkah ke depan

Oleh Soleh meminta pengungkapan penyebab kematian secara transparan kepada publik. Ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh. Mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang."

Permintaan ini menandai tekanan politik agar pemerintah meninjau kembali prosedur pelatihan dan standar keselamatan dalam program-program sipil yang menggunakan pendekatan militer.