KSP Targetkan 1 Juta Jargas Rumah Tangga Rampung 2028

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menargetkan pembangunan 1 juta sambungan jargas rumah tangga selesai pada 2028. Target ini diumumkan saat peninjauan kesiapan pengoperasian jargas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat, 18 September 2026, dan bertujuan mendukung swasembada energi serta mengurangi ketergantungan impor LPG.

Target 2025–2028 dan alokasi awal

Pemerintah memasukkan pembangunan jargas rumah tangga ke dalam Program Prioritas Nasional dan RPJMN 2025–2029. Untuk periode 2025–2026 ditargetkan 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten/kota.

Percepatan perizinan dan koordinasi lintas lembaga

Dudung menekankan pentingnya dukungan kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses perizinan. Ia meminta agar perizinan lokasi berikutnya disiapkan sejak tahap perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat.

"Tahun 2028 selesai,"

Menurut Dudung, KSP akan mengawal koordinasi lintas instansi untuk memastikan sisa perizinan tuntas dan proses pengoperasian berjalan lancar.

Penetapan badan usaha, alokasi gas, dan harga

Beberapa tugas konkret yang akan diawasi KSP meliputi:

• penetapan badan usaha pengelola;
• penerbitan izin usaha niaga gas bumi;
• penetapan alokasi gas dan titik serah;
• penentuan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga.

"Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,"

Dampak yang diharapkan

Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi impor. Dengan percepatan jargas, pemerintah berharap dapat menekan impor tersebut sekaligus menurunkan biaya energi rumah tangga. Selain itu, KSP meminta BPH Migas menetapkan harga gas rumah tangga yang lebih murah dibandingkan tabung LPG 3 kg.

Sejauh ini proses perizinan mulai tuntas dan fokus bergeser ke tahap pengoperasian. KSP mendorong Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas segera menyelesaikan penetapan badan usaha, alokasi gas, titik serah, serta penetapan harga agar sambungan dapat segera berfungsi dan masyarakat mendapat akses energi yang lebih terjangkau.