Koperasi Didorong jadi Motor Hilirisasi Perkebunan Rakyat

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi menjadi pengelola utama perkebunan rakyat dan memiliki fasilitas pengolahan hingga pabrik Crude Palm Oil (CPO). Pernyataan itu disampaikan saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin, 21 September 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat reforma agraria dan meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan rakyat.

Dorongan agar koperasi tidak berhenti di pengolahan TBS

Ferry menekankan koperasi perkebunan, khususnya sawit, tidak boleh berhenti hanya pada pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS). Dia meminta koperasi membangun fasilitas pengolahan hingga unit produksi yang lebih maju. Langkah ini diharapkan meningkatkan kemandirian usaha dan menambah nilai produk lokal.

“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan TBS saja. Namun juga memiliki pabrik CPO sendiri,”

Model keberhasilan: KUD Sejahtera

Sebagai contoh konkret, Ferry menyebut KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Koperasi tersebut mengoperasikan pabrik CPO berkapasitas 45 ton per jam. Menurutnya, model seperti ini layak direplikasi di daerah lain melalui pendampingan dan pembiayaan.

Ferry menilai peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi penting untuk membantu pembentukan badan usaha koperasi. Dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis, koperasi bisa mengembangkan fasilitas hilirisasi yang lebih besar.

Reforma agraria dan peran koperasi

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menegaskan reforma agraria harus memastikan tanah objek reforma agraria (TORA) dikelola oleh perkebunan rakyat. Tanah tersebut termasuk pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi yang perlu dikelola produktif oleh masyarakat.

“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,”

Langkah konkret dan harapan ke depan

Ferry menyatakan percepatan hilirisasi membutuhkan pembentukan badan usaha koperasi yang kuat dan terorganisir. Forum nasional ini menghadirkan organisasi petani, koperasi, serta perwakilan kementerian untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bersama.

“Forum ini sekaligus mendorong modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat. Harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar untuk melakukan langkah percepatan hilirisasi perkebunan rakyat,”

Dengan fokus pada pembentukan badan usaha dan dukungan pembiayaan, upaya ini diharapkan menggenjot nilai tambah komoditas lokal. Konsolidasi koperasi menjadi kunci untuk mewujudkan reforma agraria yang produktif dan berkelanjutan.