Koperasi Didorong jadi Motor Hilirisasi Perkebunan Rakyat
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi menjadi pengelola utama perkebunan rakyat dan memiliki fasilitas pengolahan hingga pabrik Crude Palm Oil (CPO). Pernyataan itu disampaikan saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin, 21 September 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat reforma agraria dan meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan rakyat.
Dorongan agar koperasi tidak berhenti di pengolahan TBS
Ferry menekankan koperasi perkebunan, khususnya sawit, tidak boleh berhenti hanya pada pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS). Dia meminta koperasi membangun fasilitas pengolahan hingga unit produksi yang lebih maju. Langkah ini diharapkan meningkatkan kemandirian usaha dan menambah nilai produk lokal.
“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan TBS saja. Namun juga memiliki pabrik CPO sendiri,”
Model keberhasilan: KUD Sejahtera
Sebagai contoh konkret, Ferry menyebut KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Koperasi tersebut mengoperasikan pabrik CPO berkapasitas 45 ton per jam. Menurutnya, model seperti ini layak direplikasi di daerah lain melalui pendampingan dan pembiayaan.
Ferry menilai peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi penting untuk membantu pembentukan badan usaha koperasi. Dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis, koperasi bisa mengembangkan fasilitas hilirisasi yang lebih besar.
Reforma agraria dan peran koperasi
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menegaskan reforma agraria harus memastikan tanah objek reforma agraria (TORA) dikelola oleh perkebunan rakyat. Tanah tersebut termasuk pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi yang perlu dikelola produktif oleh masyarakat.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,”
Langkah konkret dan harapan ke depan
Ferry menyatakan percepatan hilirisasi membutuhkan pembentukan badan usaha koperasi yang kuat dan terorganisir. Forum nasional ini menghadirkan organisasi petani, koperasi, serta perwakilan kementerian untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bersama.
“Forum ini sekaligus mendorong modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat. Harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar untuk melakukan langkah percepatan hilirisasi perkebunan rakyat,”
Dengan fokus pada pembentukan badan usaha dan dukungan pembiayaan, upaya ini diharapkan menggenjot nilai tambah komoditas lokal. Konsolidasi koperasi menjadi kunci untuk mewujudkan reforma agraria yang produktif dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...