Kemenpora Konsolidasikan Persiapan PON XXII 2028 di Jakarta

Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar konsolidasi persiapan PON XXII 2028 di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026. Rapat bertujuan menyelaraskan kesiapan tiga provinsi tuan rumah — Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta — agar penyelenggaraan berjalan efisien dan berorientasi prestasi.

Rincian pertemuan dan peserta

Pertemuan koordinasi lintas kementerian dan lembaga digelar di kantor Kemenpora. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memimpin langsung konsolidasi tersebut untuk memastikan semua tahapan perencanaan terdokumentasi dan sinkron.

Selain Kemenpora, hadir unsur KONI Pusat, perwakilan pemerintah daerah dari tiga provinsi, serta unit pengawas dan hukum negara. Hadir pula perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengawal aspek hukum dan keuangan.

Fokus: venue, pembinaan atlet, dan pendanaan

Rapat menekankan penyiapan venue, pemetaan cabang unggulan, serta mekanisme pendanaan. Tujuannya memastikan atlet mendapat fasilitas dan program pembinaan yang mendukung target prestasi nasional.

"PON 2028 semakin dekat. Hari ini kami bersama-sama melakukan konsolidasi untuk menyinkronkan langkah dan memetakan kesiapan venue maupun pendanaan di daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menentukan tindak lanjut yang paling tepat dalam mendukung penyelenggaraan PON,"

Erick juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana harus transparan dan diawasi secara terpadu agar tidak merugikan atlet.

Peran KONI dan pengawasan anggaran

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyatakan kesiapan organisasi untuk mengawal proses teknis dan atletik. KONI memprioritaskan cabang olahraga yang berpeluang di kejuaraan internasional seperti Olimpiade dan Asian Games.

"Sejak penetapan tuan rumah PON XXII, KONI Pusat bersama KONI daerah terus melakukan koordinasi terkait kesiapan venue dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan,"

Untuk memperkuat akuntabilitas, Jamdatun mengawal aspek peraturan dan kontrak kegiatan, sementara BPKP mendampingi pengelolaan keuangan untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Langkah selanjutnya

Rencana tindak lanjut mencakup audit kesiapan venue, verifikasi anggaran hibah, serta penyusunan timeline perkakas teknis dan administrasi. Kemenpora menegaskan komitmen kolaboratif antara pusat, KONI, induk cabang olahraga, dan pemerintah daerah.

Ke depan, pemantauan berkala dan laporan progres diharapkan menjaga sinkronisasi pelaksanaan agar pembinaan olahraga nasional dan dampak ekonomi daerah berjalan seimbang.