Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 Lahir dari Aspirasi Pelaku Budaya

Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)

Kongres berbasis aspirasi pelaku budaya

Agung mengatakan sebagian besar kongres kebudayaan sebelumnya digagas dan diselenggarakan oleh pemerintah. Menurutnya, format itu belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi pelaku budaya dari beragam latar. Kongres 2026 dibangun melalui kolaborasi komunitas tanpa membedakan identitas peserta.

Langkah ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih inklusif dan mewakili kebutuhan daerah. Pendekatan kolaboratif juga dimaksudkan untuk memberi ruang suara yang setara bagi aktor budaya tradisional dan kontemporer.

Musyawarah budaya sebagai fondasi

HPK menyoroti pentingnya musyawarah kebudayaan sebagai metode merumuskan kebijakan. Agung menyebut dialog terbuka menjadi fondasi perumusan arah pembangunan budaya yang berkelanjutan. Ia menautkan semangat kongres saat ini dengan tradisi musyawarah yang pernah muncul di kongres-kongres sebelumnya.

"Kongres ini lahir dari kesadaran kolektif seluruh entitas kebudayaan bangsa sehingga setiap aspirasi memiliki ruang dialog yang setara bersama. Semangat tersebut melanjutkan nilai kebersamaan yang pernah tumbuh dalam Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan 1948 setelah kemerdekaan Indonesia,"

Peran penghayat kepercayaan dan tantangan dokumentasi

Ketua Umum Pusat HPK, Hadi Prajoko, menegaskan penghayat kepercayaan memegang peran penting dalam menjaga memori peradaban Nusantara. Ia menyoroti bahwa banyak nilai budaya diwariskan secara lisan dan terus dipelihara melalui tradisi turun-temurun.

"Banyak jejak peradaban Nusantara masih tersimpan melalui para sesepuh, empu, dan penghayat kepercayaan yang menjaga tradisi turun-temurun bersama. Nilai luhur tersebut perlu dihadirkan kembali agar bangsa Indonesia semakin mengenal akar kebudayaannya secara utuh dan berkelanjutan,"

Hadi juga menyampaikan pengalamannya menelusuri jejak kebudayaan selama lebih dari 26 tahun. Dari pengalaman itu, ia melihat masih banyak warisan yang belum terdokumentasikan secara menyeluruh pada kajian ilmiah nasional.

Harapan dan implikasi kebijakan

HPK menilai penguatan ruang dialog menjadi langkah penting untuk memperkaya perspektif penyusunan kebijakan kebudayaan. Keterlibatan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan dinilai dapat memperkaya pemahaman identitas bangsa. Mereka mendorong negara membuka ruang lebih luas agar warisan leluhur terjaga lintas generasi.

"Negara perlu membuka ruang lebih luas bagi seluruh pelaku kebudayaan agar warisan leluhur tetap terjaga lintas generasi di Indonesia. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat menemukan kembali jati dirinya melalui pemahaman kebudayaan yang tumbuh dari akar peradaban Nusantara,"

Publikasi rekomendasi kongres dan tindak lanjut kebijakan akan menentukan seberapa jauh aspirasi pelaku budaya itu diakomodasi. Jika diimplementasikan, langkah kolaboratif ini berpotensi memperkaya peta kebudayaan nasional dan memperkuat identitas kolektif bangsa.