Komisi IX DPR Serap Aspirasi soal Jaminan Kesehatan di Aceh

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Rabu (22/7) untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Pertemuan digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh dan menyorot usulan regulasi jaminan kesehatan daerah.

Kunjungan dan tujuan

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini. Delegasi bertemu pejabat Pemerintah Aceh untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan tenaga kerja di provinsi tersebut.

Rapat dihadiri perwakilan dinas terkait dan mitra kerja Komisi IX untuk membahas capaian, kendala, dan kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.

Usulan regulasi jaminan kesehatan

Pemerintah Aceh mengusulkan perubahan regulasi agar daerah dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri. Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menjelaskan alasan usulan itu berkaitan dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

"Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan,"

Nasir menyebut Pemerintah Aceh mengalokasikan sekitar Rp550 miliar pada tahun ini untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Ia berharap regulasi baru memberi ruang bagi provinsi mengelola anggaran kesehatan lebih efisien.

"Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya,"

Paparan program dan data imunisasi

Selain Sekda, paparan disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur RSUDZA. Masing-masing memaparkan capaian dan tantangan di bidangnya.

Komisi IX juga menyorot masalah cakupan imunisasi. Data yang dipaparkan menunjukkan sebagian besar kasus campak terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak, sedangkan cakupan imunisasi rubella tercatat baru 39,9 persen.

"Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak,"

Ketenagakerjaan dan rekomendasi

Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX mengapresiasi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen. Namun sejumlah isu masih perlu perhatian, seperti angka kematian bayi, pemanfaatan rumah sakit regional, dan penurunan stunting.

Muhammad Yahya menegaskan tujuan kunjungan untuk menyerap aspirasi dan merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat.

"Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja,"

Peserta dan mitra kerja

• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
• Badan Gizi Nasional
• BPOM

Komisi IX mendorong Kementerian Kesehatan memberi dukungan yang diperlukan untuk memperkuat fungsi rumah sakit regional dan meningkatkan cakupan imunisasi di Aceh. Rekomendasi hasil kunjungan akan menjadi bahan masukan kebijakan di pusat.