Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Investasi Hulu Migas

Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan pelaku industri untuk mempercepat investasi hulu minyak dan gas. Langkah ini diambil guna menjaga ketahanan energi dan memberi kepastian usaha, terutama di tengah kendala perizinan dan penggunaan lahan yang memperlambat proyek. Pernyataan itu disampaikan pejabat Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Jumat, 22 Mei 2026.

Tantangan utama: perizinan dan koordinasi

Kementerian ESDM menilai kendala birokrasi masih menjadi hambatan terbesar di lapangan. Proyek strategis sering terhambat oleh proses perizinan dan konflik penggunaan lahan.

Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah terus menyamakan persepsi antar kementerian untuk mempercepat eksekusi proyek.

“Regulasi sektor migas sudah cukup jelas sehingga kepastian hukum tetap terjaga,”

Skema fiskal dan insentif untuk menarik modal

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyatakan pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang aman dan fleksibel. Berbagai skema fiskal dibuka agar proyek tetap bernilai ekonomi bagi investor.

“Saya percaya Indonesia semakin fleksibel dalam skema fiskal dan bagi hasil,”

Menurut Djoko, percepatan pelaksanaan proyek menjadi kunci menjaga keekonomian sektor migas. Proyek yang tertunda berisiko kehilangan nilai investasi dan gagal dieksekusi.

“Kalau ada masalah, mari duduk bersama dan selesaikan satu per satu,”

Tekanan pasar global dan harapan investor asing

Pelaku industri internasional menekankan pentingnya kepastian proyek agar investasi di Indonesia kompetitif secara global. Regional President Asia Pacific bp, Kathy Wu, mengatakan investor menilai risiko dan tingkat pengembalian sebelum mengalokasikan modal.

“Proyek Indonesia harus kompetitif dari sisi risiko dan tingkat pengembalian investasi,”

Presiden ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd, menambahkan kemitraan jangka panjang dengan pemerintah berperan besar bagi keberlanjutan proyek.

“Sejarah panjang kami dibangun atas dasar kemitraan dan kolaborasi,”

Dampak keterlambatan proyek dan panggilan untuk percepatan

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Awang Lazuardi, mengingatkan bahwa penundaan proyek dapat menekan produksi minyak nasional dan meningkatkan ketergantungan impor energi.

“Ketahanan energi bukan hanya masalah industri migas, tetapi seluruh bangsa,”

Para pemangku kepentingan sepakat percepatan perizinan, penyelesaian masalah lahan, dan komunikasi intensif antar regulator serta industri menjadi prioritas. Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai fondasi untuk mempercepat investasi hulu migas dan memenuhi kebutuhan energi nasional.