DPR Soroti Ratusan Penerima KIP Kuliah yang Tak Aktif
Komisi X DPR RI menemukan ratusan penerima KIP Kuliah berstatus tidak aktif sehingga meminta perbaikan pemutakhiran data dan sistem verifikasi. Temuan ini diungkap dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Kamis, 16 Juli 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan.
Temuan dan besaran anggaran
Komisi X mencatat ada 705 mahasiswa yang berstatus tidak aktif namun tetap menerima bantuan KIP Kuliah. Total nilai bantuan untuk kelompok tersebut mencapai Rp6,07 miliar. Temuan ini menjadi sorotan karena berpotensi mengurangi ketepatan sasaran alokasi anggaran pendidikan.
Desakan pemutakhiran data dan verifikasi
Anggota Komisi X, Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya memperkuat tata kelola penyaluran bantuan. Ia meminta kementerian melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima secara berkala agar bantuan hanya diterima oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
Sebanyak 705 mahasiswa berstatus tidak aktif tapi tetap menerima KIP kuliah. Nilainya kan Rp6,07 miliar
Fikri juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh untuk mencegah pengulangan kasus serupa pada tahun berikutnya. Menurutnya, peningkatan pengawasan harus sejalan dengan naiknya alokasi anggaran pendidikan.
Ini pengulangan temuan 2025. Ini nampaknya juga perlu penjelasan ini, supaya gak terulang lagi
Dampak terhadap kepercayaan dan efektivitas program
Komisi X berpendapat perbaikan tata kelola akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan nasional. Selain itu, langkah perbaikan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
Rekomendasi dan langkah tindak lanjut
Dalam rapat, DPR meminta kementerian segera menerapkan mekanisme silang data dengan perguruan tinggi dan instansi terkait. Rekomendasi termasuk pembaruan basis data penerima, audit internal berkala, dan penerapan sistem verifikasi digital yang lebih ketat.
Jika dilaksanakan, langkah-langkah tersebut diharapkan memperkecil risiko penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, pembenahan administrasi memberi peluang perbaikan akuntabilitas dana pendidikan secara lebih luas.
Konsekuensi ke depan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pemutakhiran data dan pengawasan adalah kunci keberhasilan program bantuan sosial dan pendidikan. Komisi X menuntut jawaban dan rencana aksi dari kementerian sebelum penyaluran dana berikutnya dilakukan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...