Prabowo Instruksikan Kementerian Bantu Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi itu disampaikan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, untuk menindaklanjuti sejumlah masukan terkait pelaksanaan MBG.

Instruksi Presiden kepada kementerian

Dalam rapat terbatas, Kepala Negara mendengarkan berbagai persoalan dan usulan mengenai pelaksanaan MBG. Berdasarkan masukan tersebut, Presiden meminta seluruh kementerian ikut berpartisipasi dalam upaya perbaikan.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang hadir dalam ratas menjelaskan bahwa perintah Presiden bersifat jelas: dukung pimpinan BGN untuk membenahi program.

"Beliau mendengarkan semua masukan dari semua peserta rapat yang hadir tadi, ada usulan yang macam-macam. Bagi kami sebagai pimpinan BGN, bagi kami adalah perintah beliau kepada seluruh kementerian, bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini,"

Fokus perbaikan: data dan tata kelola

Agustina menegaskan perbaikan tata kelola MBG akan dimulai dari pembenahan data. Menurutnya, data yang akurat menjadi prasyarat agar Presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang tepat untuk program berskala besar ini.

Ia mengatakan kajian terhadap aspek-aspek data tata kelola MBG segera dilakukan sebagai langkah awal perbaikan. Presiden, lanjut Agustina, telah menyetujui pendekatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap program.

"Setuju semua diperbaiki, data dulu supaya benar-benar (Presiden Prabowo) bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena Pak Presiden itu benar-benar (bilang) silakan dikaji,"

Tantangan pelaksanaan dan dampak terhadap penerima

Agustina juga mengakui bahwa perbaikan ini menghadapi tantangan signifikan karena program MBG melibatkan jutaan penerima manfaat. Skala besar ini mendorong perlunya koordinasi lintas kementerian agar perubahan tata kelola berjalan efektif.

Perbaikan data diharapkan tidak hanya memperjelas sasaran penerima, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG. Dengan begitu, penetapan langkah strategis dan alokasi sumber daya bisa lebih tepat sasaran.

Ke depan, BGN akan memimpin kajian data dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyusun rekomendasi perbaikan. Langkah konkret dan jadwal implementasi belum diumumkan; yang jelas, fokus awal tetap pada pembenahan data sebagai basis kebijakan.