Prabowo Instruksikan Kementerian Bantu Benahi MBG
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi itu disampaikan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, untuk menindaklanjuti sejumlah masukan terkait pelaksanaan MBG.
Instruksi Presiden kepada kementerian
Dalam rapat terbatas, Kepala Negara mendengarkan berbagai persoalan dan usulan mengenai pelaksanaan MBG. Berdasarkan masukan tersebut, Presiden meminta seluruh kementerian ikut berpartisipasi dalam upaya perbaikan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang hadir dalam ratas menjelaskan bahwa perintah Presiden bersifat jelas: dukung pimpinan BGN untuk membenahi program.
"Beliau mendengarkan semua masukan dari semua peserta rapat yang hadir tadi, ada usulan yang macam-macam. Bagi kami sebagai pimpinan BGN, bagi kami adalah perintah beliau kepada seluruh kementerian, bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini,"
Fokus perbaikan: data dan tata kelola
Agustina menegaskan perbaikan tata kelola MBG akan dimulai dari pembenahan data. Menurutnya, data yang akurat menjadi prasyarat agar Presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang tepat untuk program berskala besar ini.
Ia mengatakan kajian terhadap aspek-aspek data tata kelola MBG segera dilakukan sebagai langkah awal perbaikan. Presiden, lanjut Agustina, telah menyetujui pendekatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap program.
"Setuju semua diperbaiki, data dulu supaya benar-benar (Presiden Prabowo) bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena Pak Presiden itu benar-benar (bilang) silakan dikaji,"
Tantangan pelaksanaan dan dampak terhadap penerima
Agustina juga mengakui bahwa perbaikan ini menghadapi tantangan signifikan karena program MBG melibatkan jutaan penerima manfaat. Skala besar ini mendorong perlunya koordinasi lintas kementerian agar perubahan tata kelola berjalan efektif.
Perbaikan data diharapkan tidak hanya memperjelas sasaran penerima, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG. Dengan begitu, penetapan langkah strategis dan alokasi sumber daya bisa lebih tepat sasaran.
Ke depan, BGN akan memimpin kajian data dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyusun rekomendasi perbaikan. Langkah konkret dan jadwal implementasi belum diumumkan; yang jelas, fokus awal tetap pada pembenahan data sebagai basis kebijakan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...