Komisi V DPR Tekankan Penguatan Keselamatan Transportasi 2027

Jakarta, 2 Juli 2026 — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan penguatan keselamatan transportasi dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia meminta setiap unit kerja memprioritaskan program keselamatan dan pengawasan secara berkelanjutan agar anggaran menjawab kebutuhan sektor transportasi nasional.

Pagu indikatif dan alokasi anggaran

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan, Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha Tjahjagama menyampaikan pagu indikatif kementerian untuk 2027 telah ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk dukungan keselamatan ditetapkan sebesar Rp4,64 triliun.

Desakan Komisi V untuk peningkatan pengawasan

Ridwan meminta setiap unit organisasi memperhatikan masukan Komisi V dalam penyusunan program kerja. Ia menilai langkah ini perlu agar penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Pada kesempatan RDP ini, Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis

Komisi V juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan diminta melaksanakan program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Sementara itu, Badan Kebijakan Transportasi diharapkan memperkuat rekomendasi kebijakan keselamatan berbasis pengembangan kawasan.

Peran Direktorat Jenderal dan prioritas program

Ridwan menyoroti peran Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda untuk memperbaiki perencanaan layanan antarmoda. Penguatan integrasi ini dinilai penting untuk mendukung konektivitas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemenhub menegaskan pagu indikatif akan menjadi acuan pelaksanaan program, namun kementerian akan mengajukan usulan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan prioritas 2027. Arif merinci bahwa dukungan keselamatan meliputi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, rehabilitasi prasarana, sarana standar keselamatan, serta pengawasan termasuk pelaksanaan ramp check.

Dukungan keselamatan sebesar Rp4,64 triliun, antara lain terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, rehabilitasi prasarana transportasi. Kemudian, sarana standar keselamatan seperti perlengkapan jalan, sarana navigasi, serta pengawasan, termasuk di dalamnya pelaksanaan ramp check

Implikasi dan langkah ke depan

Penekanan Komisi V pada keselamatan menandakan bahwa pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat menjadi fokus utama pembiayaan. Keselarasan antara perencanaan unit kerja dan masukan legislatif dinilai krusial agar anggaran berdampak langsung pada keselamatan pengguna transportasi.

Rapat ini menutup dengan konsensus untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis dan menyelaraskan program prioritas sesuai pagu indikatif, sambil mengupayakan tambahan anggaran bila diperlukan.