DPR Desak Kemendikdasmen Perluas Afirmasi Guru Swasta

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas kebijakan afirmasi kesejahteraan bagi guru sekolah swasta dan tenaga kependidikan. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2026, bersamaan dengan sorotan terhadap kondisi sarana pendidikan dan usulan tambahan anggaran.

Desakan perluasan afirmasi kesejahteraan

Fikri menilai perhatian kesejahteraan selama ini cenderung berpihak ke guru negeri. Ia meminta pemerintah merumuskan mekanisme advokasi dan afirmasi yang juga menyentuh guru di sekolah swasta.

Ini guru sudah diperhatikan, tetapi masih di sekolah negeri. Selanjutnya, bagaimana caranya advokasi atau afirmasi pada guru di sekolah swasta

Selain guru, Fikri juga menyoroti tenaga kependidikan yang mendukung operasional sekolah. Menurutnya, perhatian kesejahteraan harus bersifat menyeluruh, tidak hanya kepada tenaga pengajar saja.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan

Anggota DPR itu memaparkan data kondisi ruang kelas pada periode 2014-2024. Dari sekitar 1,8 juta ruang kelas, sekitar 1,3 juta dilaporkan mengalami kerusakan, sedangkan hanya sekitar 466 ribu yang dinilai layak.

Fikri meminta pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran revitalisasi fasilitas sekolah agar penanganan dapat segera dilakukan terhadap sekolah yang rusak dan tidak layak pakai.

Usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen

Pada rapat pembahasan anggaran, Fraksi PKS DPR mengusulkan tambahan pagu untuk Kemendikdasmen sebesar Rp28 triliun, sehingga pagu awal Rp61,1 triliun diusulkan menjadi Rp89,1 triliun.

Fraksi PKS setuju Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari pagu Rp61,1 triliun mendapat tambahan Rp28 triliun menjadi Rp89,1 triliun

Rincian usulan meliputi Rp23 triliun untuk mengubah status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, serta Rp5 triliun untuk tambahan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.

Pendidikan gratis dan ruang fiskal

Fikri menyatakan dukungan terhadap wacana pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi. Namun ia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta.

Dengan anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp820 triliun, Fikri menilai ada ruang fiskal untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Ia berharap alokasi Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp31,8 triliun pada 2027 dapat mendukung pelaksanaannya.

Permintaan pengawasan anggaran dan perluasan afirmasi kesejahteraan mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran, dan langkah selanjutnya bergantung pada keputusan final pemerintah dan DPR pada tahap pengesahan anggaran.