Kementan Percepat Hilirisasi dengan Perkuat BUMN Pangan
Kementerian Pertanian memperkuat ekosistem BUMN pangan untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis melalui regulasi dan pembenahan tata kelola. Pengumuman ini disampaikan saat rapat finalisasi Rancangan Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Bersama tentang Penugasan Khusus kepada BUMN Pangan di Jakarta, Jumat 26 Juni 2026.
Regulasi dan tata kelola sebagai fondasi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan semua hambatan pelaksanaan program harus segera diselesaikan. Menurut Amran, penyusunan regulasi dan penataan tata kelola perusahaan menjadi langkah awal untuk mendorong peran BUMN pangan dalam hilirisasi.
"Jangan ada lagi hambatan dalam pelaksanaan program. Semua persoalan strategis harus segera diselesaikan agar manfaatnya dirasakan masyarakat,"
Rancangan Inpres dan SKB yang dibahas bertujuan menyelaraskan penugasan BUMN dengan program hilirisasi sehingga kebijakan lebih terintegrasi dan implementasinya lebih cepat.
Restrukturisasi aset dan pembiayaan
Rapat juga mengangkat agenda restrukturisasi aset dan penguatan struktur pembiayaan perusahaan. Pemerintah menyiapkan dukungan kebijakan serta skema pembiayaan untuk memperkuat posisi BUMN pangan dalam rantai nilai.
Amran meminta setiap perusahaan menuntaskan pembenahan internal sehingga sumber daya dan aset dapat dimanfaatkan maksimal untuk kegiatan hilirisasi.
"Restrukturisasi harus benar-benar tertata dengan baik. Kita selesaikan semua persoalan agar BUMN pangan semakin kuat,"
Target kerja yang realistis dan akuntabel
Setiap BUMN pangan diminta menyusun target kerja yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah menegaskan rencana harus dapat dieksekusi, bukan sekadar dokumen administratif.
- Menetapkan target produksi dan nilai tambah hilirisasi
- Menyusun rencana pembiayaan dan restrukturisasi aset
- Mengukur kinerja dengan indikator yang jelas
"Jangan membuat rencana yang tidak masuk akal. Semua harus realistis, memiliki target jelas, dan dapat dieksekusi,"
Dampak terhadap sistem pangan dan petani
Amran menegaskan transformasi BUMN pangan harus melampaui pembenahan administrasi. Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang berkelanjutan dan berfungsi sebagai penggerak hilirisasi serta peningkatan kesejahteraan petani.
"Saya ingin sistem ini terbangun sebelum berhenti menjadi menteri. Yang dibangun bukan hanya program, tetapi sistem yang memperkuat BUMN pangan,"
Melalui dua regulasi yang difinalisasi, Kementan menargetkan terbentuknya ekosistem pangan nasional terintegrasi. BUMN pangan diharapkan menjadi motor hilirisasi sekaligus mendorong nilai tambah bagi produsen pertanian.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bapanas: Stok Pangan Aman Hadapi Kemarau dan El Nino
Bapanas menyatakan stok pangan dan cadangan beras hingga Juni 2026 cukup menghadapi kemarau dan potensi El N...
Barcode MyPertamina Ditolak? Ini 3 Penyebab Utama dan Cara Cek
Banyak pengajuan barcode MyPertamina ditolak karena jenis kendaraan tak memenuhi syarat, foto STNK buram, at...
BMKG: Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang hingga 29 Juni
BMKG mengingatkan potensi hujan lebat dan angin kencang di beberapa wilayah, terutama Bangka Belitung, hingg...
Mensos: Open House Sekolah Rakyat Tunjukkan Perkembangan Siswa
Mensos Saifullah Yusuf menyebut open house SRMA 21 Surabaya tunjukkan perkembangan signifikan siswa dalam ha...
Kementan Perluas PM-AAS untuk Dongkrak Produksi Padi
Kementan memperluas PM-AAS untuk meningkatkan produksi padi, target minimal 10 ton/ha dan uji lapang capai 1...
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta dan Bogor Sore hingga Malam
BMKG memperkirakan hujan ringan mengguyur sebagian wilayah Jabodetabek pada Minggu sore hingga malam; warga...