Mensos: Program Kemensos Harus Bergerak Satu Arah pada 2027

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan seluruh program dan anggaran Kementerian Sosial harus terintegrasi pada 2027 untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 29 Juni 2026.

Momentum integrasi pada 2027

Menurut Mensos, tahun 2027 menjadi titik untuk menyatukan berbagai program yang selama ini berjalan terpisah. Tujuannya agar program saling melengkapi dan menghasilkan dampak terukur terhadap target kesejahteraan sosial.

"Tahun 2027 adalah tahun kita memasang atap sekaligus menyambungkan aliran listrik dan air ke seluruh ruangan. Tahun di mana komponen-komponen yang selama ini berdiri sendiri-sendiri harus tersambung menjadi satu rumah yang utuh dan berfungsi," kata Gus Ipul.

"Tahun 2027 menentukan apakah rumah kita benar-benar menyatu atau hanya kumpulan kamar yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu kita harus mulai menyambungkan satu dengan yang lain," tambahnya.

Target dan indikator kinerja

Kementerian menargetkan beberapa indikator utama pada 2027. Sasaran meliputi peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial menjadi 64,66, serta mendorong satu juta keluarga mencapai graduasi sejahtera. Selain itu, Kemensos menargetkan meluluskan 1,5 juta keluarga dari kemiskinan setiap tahun.

Ketepatan sasaran bantuan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ditargetkan mencapai 85 persen. Mensos menekankan bahwa setiap unit kerja harus menunjukkan kontribusi nyata terhadap indikator kementerian, bukan sekadar daftar kegiatan.

Tiga agenda besar prioritas

Gus Ipul merinci tiga fokus kebijakan untuk mencapai target tersebut. Pertama, digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran. Kedua, penguatan Sekolah Rakyat melalui Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Ketiga, integrasi Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) sebagai ekosistem graduasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut Mensos, ketiga terobosan ini hanya efektif jika dijalankan secara terpadu.

Anggaran dan tantangan implementasi

Pagu indikatif Kemensos untuk 2027 mencapai Rp84,7 triliun, dengan sekitar 85 persen dialokasikan untuk bantuan sosial. Selain itu, ada usulan anggaran program prioritas sebesar Rp22,49 triliun yang telah memperoleh persetujuan Komisi VIII DPR RI.

"Kita memegang prinsip bantuan sementara, berdaya selamanya," ujar Gus Ipul, menegaskan tujuan akhir bukan membuat ketergantungan tetapi mendorong kemandirian.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menambahkan penyusunan program dan anggaran 2027 harus selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Presiden. Fokus diarahkan pada penyaluran bantuan adaptif, pengembangan care economy, dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial lewat akreditasi.

"Seluruh program harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target RPJMN. Termasuk peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial sekaligus mempercepat graduasi keluarga miskin menuju kemandirian," kata Robben.

Implikasi ke depan

Keberhasilan program 2027 bergantung pada kemampuan unit kerja membangun integrasi lintas fungsi dan daerah. Jika terwujud, integrasi diharapkan mempercepat penurunan kemiskinan dan memperkuat kemandirian sosial keluarga penerima manfaat.