Kemenko Kumham Imipas dan BSSN Perkuat Keamanan Siber Pemerintah

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menandatangani kerja sama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penandatanganan dilakukan oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Kepala BSSN Nugroho di Jakarta Selatan pada Rabu, 23 September 2026.

Ruang lingkup kerja sama

Kesepakatan resmi dituangkan dalam nota kesepahaman jangka lima tahun yang menekankan perlindungan infrastruktur teknologi informasi dan data pemerintah. Kerja sama ini meliputi beberapa fokus utama sebagai berikut:

• Pengamanan infrastruktur teknologi informasi pemerintahan
• Mitigasi dan penanganan insiden siber
• Perlindungan aset data pemerintah dan pencegahan kebocoran
• Pemantauan keamanan siber dan pertukaran data antarlembaga

Selain itu, kedua pihak sepakat melakukan pemanfaatan sertifikat elektronik terintegrasi melalui perjanjian terpisah selama empat tahun untuk memperkuat transaksi digital di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Kutipan pejabat

“Kolaborasi ini menjadi langkah fundamental bagi Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian koordinator baru dalam mereformasi birokrasi. Kami ingin mewujudkan sistem pemerintahan elektronik yang aman, andal, serta berintegritas,”

— Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas, menjelaskan tujuan strategis kerja sama tersebut saat konferensi pers.

“Kami fokus mengamankan infrastruktur teknologi informasi dan memitigasi berbagai insiden siber yang mengancam sistem pemerintahan. Perlindungan aset data krusial pemerintah juga menjadi prioritas untuk mencegah peretasan serta kebocoran data,”

Peningkatan kapasitas dan perlindungan data

Kerja sama tidak hanya bersifat teknis. Kemenko Kumham Imipas dan BSSN berkomitmen memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, kampanye komunikasi, dan edukasi keamanan digital. Perlindungan data pribadi juga menjadi bagian penting, dengan penegasan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemanfaatan sertifikat elektronik ini bertujuan menjamin keautentikan dan integritas data dalam layanan transaksi elektronik pemerintah. Langkah tersebut juga memastikan keabsahan dokumen dalam setiap transaksi digital di lingkungan pemerintahan,”

Implikasi dan tindak lanjut

Kolaborasi ini diharapkan mempercepat reformasi birokrasi digital di lingkungan kementerian baru tersebut. Dengan penguatan keamanan siber dan peningkatan kompetensi pegawai, layanan pemerintahan digital diharapkan menjadi lebih aman, transparan, dan andal bagi publik.

Yusril juga menekankan pentingnya komitmen internal untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kerja sama.

Langkah konkret berikutnya mencakup penyusunan rencana aksi teknis, jadwal pelatihan, dan mekanisme pertukaran data antara kedua institusi yang akan dijalankan sesuai masa berlaku perjanjian.