BKKBN: KB dan Pendidikan Kunci Cegah Stunting dan Bangun SDM
BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) bersamaan dengan peningkatan pendidikan untuk mencegah stunting dan membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Wahidin, di Jakarta, Rabu 23 September 2026.
KB bukan sekadar pengendalian kelahiran
Wahidin menegaskan keberhasilan KB tidak hanya diukur dari angka kelahiran, tetapi juga dari dampaknya pada kualitas hidup keluarga dan pembangunan SDM. Ia menyebut pendidikan sebagai faktor penentu agar manfaat KB terasa merata, terutama di daerah terpencil.
"Kalau KB berjalan beriringan dengan pendidikan, mungkin kita sudah sejahtera. Kalau di kota-kota besar, kesadaran ber-KB mungkin memang sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah lain, termasuk yang terpencil, ini belum merata, salah satunya karena kesenjangan tingkat pendidikan."
Menurut Wahidin, KB memberi manfaat luas mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga peningkatan pendidikan dan produktivitas perempuan.
Kontribusi KB terhadap penurunan stunting
Program KB juga berperan langsung menurunkan angka stunting melalui pencegahan kehamilan berisiko. Pemerintah dan BKKBN menyoroti konsep "4 Terlalu" sebagai faktor risiko kehamilan: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak.
"KB berkontribusi terhadap penurunan stunting dengan mencegah kehamilan berisiko atau '4 Terlalu', yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak," ujarnya.
Pengaturan jarak kehamilan menjadi intervensi penting. Wahidin merujuk analisis yang menunjukkan bahwa jika interval kelahiran diperpanjang menjadi tiga tahun, dampak kesehatan anak bisa signifikan.
Manfaat ekonomi dan sosial
Selain dampak kesehatan, Wahidin menjelaskan investasi KB bersifat cost-effective. Pengaturan kehamilan mampu mengurangi biaya perawatan kesehatan akibat kematian atau kesakitan ibu dan balita. Di samping itu, KB membuka peluang peningkatan pendidikan, partisipasi tenaga kerja perempuan, dan produktivitas nasional.
Target pemerintah 2025–2029
Pemerintah menetapkan target nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan keluarga dan KB periode 2025–2029. Beberapa target utama yang dipaparkan antara lain peningkatan akses metode KB modern dan penurunan jumlah kehamilan berisiko.
| Indikator | Saat ini (%) | Target 2029 (%) |
|---|---|---|
| Proporsi kebutuhan KB terpenuhi (metode modern) | 83,9 | 87,1 |
| Kebutuhan KB tidak terpenuhi (unmet need) | 11,1 | 8,5 |
| Persentase kehamilan tidak diinginkan | 13,2 | 11,3 |
| Proporsi PUS dengan kehamilan berisiko (4 Terlalu) | 28,3 | 26,8 |
Strategi perluasan layanan
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi. Pendekatan yang diutamakan bersifat komprehensif, inklusif, berbasis kewilayahan dan siklus hidup.
Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan layanan di daerah tertinggal, kepulauan, perbatasan, serta kelompok masyarakat yang rentan. Wahidin menekankan bahwa layanan harus dirancang agar manfaat KB dan pendidikan tersalur merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Dengan sinergi antara program KB dan pendidikan, pemerintah berharap menurunkan angka stunting sekaligus memperkuat investasi jangka panjang pada kualitas SDM.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPR Soroti Masalah Berulang dalam RUU Kawasan Industri
DPR soroti tiga persoalan berulang pengelolaan kawasan industri: tumpang tindih pertanahan, perizinan, serta...
Perludem: Penghapusan Presidential Threshold Perkuat Hak Pilih
Perludem menyambut penghapusan presidential threshold yang membuka lebih banyak pilihan calon dan memperkuat...
Bisindo vs SIBI: Perbedaan Bahasa Isyarat di Indonesia
Bisindo dan SIBI berbeda dalam asal, fungsi, dan struktur; pengakuan bahasa isyarat penting untuk hak komuni...
Guru Non-ASN Bisa Ikut Tes PNS atau PPPK, Pemerintah Siapkan Aturan
Pemerintah membuka akses bagi guru non-ASN mengikuti tes PNS atau PPPK; gaji PNS/PPPK ditanggung pusat dan n...
35 Napi Banten Dipindah ke Nusakambangan untuk Perketat Keamanan
Ditjenpas memindahkan 35 napi dari Banten ke Lapas Nusakambangan pada 23 Sept 2026 untuk penataan hunian dan...
Prabowo Tegaskan Pendidikan Gratis Dimulai dari TK
Presiden Prabowo tegaskan pendidikan gratis untuk jenjang dasar dan menengah, dimulai dari TK; PIP TK Rp450...