Nasional

BKKBN: KB dan Pendidikan Kunci Cegah Stunting dan Bangun SDM

Bagikan:
Ilustrasi layanan KB dan pendidikan untuk pencegahan stunting oleh BKKBN

BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) bersamaan dengan peningkatan pendidikan untuk mencegah stunting dan membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Wahidin, di Jakarta, Rabu 23 September 2026.

KB bukan sekadar pengendalian kelahiran

Wahidin menegaskan keberhasilan KB tidak hanya diukur dari angka kelahiran, tetapi juga dari dampaknya pada kualitas hidup keluarga dan pembangunan SDM. Ia menyebut pendidikan sebagai faktor penentu agar manfaat KB terasa merata, terutama di daerah terpencil.

"Kalau KB berjalan beriringan dengan pendidikan, mungkin kita sudah sejahtera. Kalau di kota-kota besar, kesadaran ber-KB mungkin memang sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah lain, termasuk yang terpencil, ini belum merata, salah satunya karena kesenjangan tingkat pendidikan."

Menurut Wahidin, KB memberi manfaat luas mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga peningkatan pendidikan dan produktivitas perempuan.

Kontribusi KB terhadap penurunan stunting

Program KB juga berperan langsung menurunkan angka stunting melalui pencegahan kehamilan berisiko. Pemerintah dan BKKBN menyoroti konsep "4 Terlalu" sebagai faktor risiko kehamilan: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak.

"KB berkontribusi terhadap penurunan stunting dengan mencegah kehamilan berisiko atau '4 Terlalu', yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak," ujarnya.

Pengaturan jarak kehamilan menjadi intervensi penting. Wahidin merujuk analisis yang menunjukkan bahwa jika interval kelahiran diperpanjang menjadi tiga tahun, dampak kesehatan anak bisa signifikan.

Manfaat ekonomi dan sosial

Selain dampak kesehatan, Wahidin menjelaskan investasi KB bersifat cost-effective. Pengaturan kehamilan mampu mengurangi biaya perawatan kesehatan akibat kematian atau kesakitan ibu dan balita. Di samping itu, KB membuka peluang peningkatan pendidikan, partisipasi tenaga kerja perempuan, dan produktivitas nasional.

Target pemerintah 2025–2029

Pemerintah menetapkan target nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan keluarga dan KB periode 2025–2029. Beberapa target utama yang dipaparkan antara lain peningkatan akses metode KB modern dan penurunan jumlah kehamilan berisiko.

Indikator Saat ini (%) Target 2029 (%)
Proporsi kebutuhan KB terpenuhi (metode modern) 83,9 87,1
Kebutuhan KB tidak terpenuhi (unmet need) 11,1 8,5
Persentase kehamilan tidak diinginkan 13,2 11,3
Proporsi PUS dengan kehamilan berisiko (4 Terlalu) 28,3 26,8

Strategi perluasan layanan

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi. Pendekatan yang diutamakan bersifat komprehensif, inklusif, berbasis kewilayahan dan siklus hidup.

Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan layanan di daerah tertinggal, kepulauan, perbatasan, serta kelompok masyarakat yang rentan. Wahidin menekankan bahwa layanan harus dirancang agar manfaat KB dan pendidikan tersalur merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Dengan sinergi antara program KB dan pendidikan, pemerintah berharap menurunkan angka stunting sekaligus memperkuat investasi jangka panjang pada kualitas SDM.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait