HM Husni Sosialisasikan Pentingnya UUD 1945 di Medan
Medan — Kapoksi Komisi VIII MPR RI, HM Husni SE MM, mensosialisasikan pentingnya UUD 1945 sebagai fondasi berbangsa dan bernegara kepada warga Kota Medan. Kegiatan berlangsung di Asrama Haji, Gedung Almunawarah, pada Senin (28/9). Tujuan utama sosialisasi adalah memperkuat pemahaman konstitusi, hak, dan kewajiban warga negara.
Inti sosialisasi
HM Husni menekankan bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen. Ia menyebutnya sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara dan penegakan hukum.
"Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Terutama UUD 1945, ini adalah landasan konstitusional yang tidak boleh diutak-atik, karena di situlah arah dan tujuan negara diatur,"
Dalam penjelasannya, Husni meminta agar pengamalan UUD berjalan seiring dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak tokoh masyarakat menjadi garda terdepan penjaga nilai konstitusi.
Apa saja yang dibahas
Sosialisasi memaparkan ragam fungsi UUD 1945 dalam praktik kenegaraan. Materi mencakup sistem pemerintahan, jaminan keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan warga.
- Pancasila sebagai dasar negara
- UUD 1945 sebagai konstitusi
- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan
Pentingnya pemahaman konstitusi
Menurut Husni, pemahaman utuh terhadap UUD membuat masyarakat sadar akan hak dan kewajiban. Dari konstitusi itu pula, seluruh peraturan perundang-undangan lahir dan mendapat legitimasi.
"Sebagai warga negara yang baik, kita wajib memahami dan mengamalkan UUD 1945. Dari sanalah seluruh peraturan perundang-undangan lahir dan menjadi pijakan bagi keberlangsungan NKRI,"
Respon peserta
Peserta yang hadir menyambut positif kegiatan ini. Mereka mengaku mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang peran konstitusi dalam kehidupan bernegara.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat karena mengingatkan kami bahwa UUD 1945 adalah pedoman utama yang harus dijaga dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia," kata salah satu peserta.
Implikasi dan langkah ke depan
Sosialisasi semacam ini dimaksudkan untuk memperkuat literasi konstitusi di tingkat komunitas. Dengan peran aktif tokoh masyarakat, diharapkan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945 semakin terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Ke depan, agenda serupa diharapkan dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman konstitusi merata di seluruh lapisan masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...