Hasto: Jaga NU dari Intervensi Politik Menjelang Muktamar 2026
JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerukan agar Nahdlatul Ulama (NU) dijaga dari intervensi politik dan tarik-menarik kepentingan menjelang Muktamar NU 2026. Pernyataan itu disampaikan pada diskusi publik di Jakarta Selatan, Jumat, 24 Juli 2026.
Seruan agar NU tetap independen
Hasto menegaskan bahwa NU harus tetap berperan sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, dan keadilan. Dia meminta seluruh elemen bangsa menjaga organisasi keagamaan terbesar itu agar tidak menjadi alat politik praktis.
“Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa,” tegas Hasto.
Argumen dan konteks historis
Menurut Hasto, sejak kelahiran NU, organisasi ini berkontribusi besar pada perjalanan bangsa. Ia menyebut nilai-nilai NU selaras dengan prinsip Islam yang mempromosikan rahmatan lil alamin dan ikut membangun fondasi kebangsaan bersama komponen lain seperti PNI dan Muhammadiyah.
Karena peran historis itu, Hasto memperingatkan agar NU tidak dijadikan arena perebutan kekuasaan singkat.
“NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan,” ucapnya.
Tanggapan tokoh dan pembicara lain
Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menilai NU dan PDI Perjuangan merupakan dua kekuatan sosial yang tetap merawat ideologi di tengah pragmatisme politik.
“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” kata Gus Ulil.
Forum itu juga menghadirkan Staf Khusus Wakil Presiden 2019–2024 Robikin Emhas, yang menekankan pentingnya menjaga konsensus pendiri bangsa melalui perpaduan nilai kebangsaan dan keagamaan.
Jadwal Muktamar dan harapan ke depan
Muktamar NU 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Hasto berharap muktamar menjadi momentum untuk memperkuat peran NU sebagai kekuatan moral nasional yang berdiri di atas kepentingan umat.
Implikasi bagi politik dan kebangsaan
Seruan ini muncul di tengah kekhawatiran akan polarisasi dan intervensi politik menjelang agenda besar organisasi keagamaan. Penguatan sinergi antara nilai kebangsaan dan keagamaan dianggap penting untuk menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi, aturan hukum, dan dinamika demokrasi.
Dengan mengembalikan semangat Khittah 1926 dan menjaga independensi organisasi, para tokoh berharap NU tetap menjadi pilar kebangsaan yang menjunjung persatuan, keadilan, dan kemanusiaan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Dewanti: Reboisasi Jadi Prioritas RPJMD Usai Banjir Malang Raya
Dewanti Rumpoko mendesak reboisasi masuk prioritas RPJMD setelah banjir dan longsor di tujuh kecamatan Kabup...
Dewanti Dorong Reboisasi Jadi Prioritas RPJMD Usai Banjir Malang
Dewanti Rumpoko minta reboisasi hutan gundul jadi prioritas RPJMD setelah banjir dan longsor melanda tujuh k...
DPRD Jatim Dorong Perluasan Trans Jatim ke Jember, Madiun, Kediri
DPRD Jatim mendorong perluasan Trans Jatim ke Jember, Madiun, dan Kediri; realisasi terganjal biaya sekitar...
Majapahit Digital Didorong Jadi Platform Pengaduan Publik Terpadu
Saifudin Zuhri mendesak Majapahit Digital dikembangkan jadi platform pengaduan terpadu agar setiap laporan w...
PDI-P Dorong Majadigi Jadi Platform Pengaduan Terpadu
Saifudin Zuhri minta Majadigi dikembangkan jadi platform pengaduan terpadu agar setiap laporan warga di Jati...
Harvard Kurniawan Dorong Optimalisasi Lapangan Olahraga Melalui Mabol
Harvard Kurniawan mendorong Pemkot Malang perbaiki lapangan kelurahan dan gelar mabol rutin di Stadion Gajay...