Ribuan GTT Non-Dapodik Demo di Ponorogo, DPRD Janji Kawal Aspirasi

Ponorogo — Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) yang belum tercatat di Dapodik menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD dan Pemkab Ponorogo, Selasa (26/5/2026). Massa menuntut kepastian administratif agar bisa mengakses program pusat dan memperbaiki kesejahteraan mereka.

Aksi dan tuntutan guru honorer

Para guru honorer membawa poster bertuliskan pesan seperti Sama-Sama Mendidik, Jangan Bedakan Nasib Guru Non Dapodik dan Kami Guru Honorer Butuh Kepastian. Mereka menuntut agar nama dan data mereka dimasukkan ke dalam sistem Dapodik yang menjadi acuan program pemerintah pusat.

Ketua Forum Guru Non-Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri, menyatakan aksi itu merupakan ungkapan keresahan panjang para tenaga pendidik yang belum mendapat kepastian status administrasi.

Program dari pusat itu acuannya lewat Dapodik. Sedangkan kuncinya ada di daerah. Kita hanya ingin bisa masuk Dapodik, itu saja, kata Mahmud.

Mahmud menyebut ada sekitar 1.000 tenaga pendidik honorer di Ponorogo yang belum masuk sistem. Kondisi itu membuat mereka tidak bisa mengakses berbagai bantuan dan program dari pemerintah pusat.

Kondisi kesejahteraan

Selain persoalan administrasi, kesejahteraan guru honorer non-Dapodik juga menjadi sorotan. Sebagian guru hanya menerima honor berkisar Rp250.000 hingga Rp500.000 per bulan, yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Para guru menegaskan mereka tidak menuntut besaran insentif tertentu saat ini. Yang utama adalah pengakuan administrasi dan akses ke program yang berbasis data resmi.

Jika alasan pemerintah karena beban belanja pegawai, kami tidak mempermasalahkan soal insentif. Yang terpenting kami bisa masuk Dapodik, kata Mahmud.

Respons DPRD dan langkah selanjutnya

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Riyanto, memastikan DPRD akan mengawal aspirasi para guru. Dia menyampaikan penerimaan atas tuntutan tersebut dan berjanji memfasilitasi diskusi lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah.

Hari ini kita menerima aksi damai teman-teman GTT non-Dapodik. Saya tahu persis kondisi guru-guru saat ini, saya tidak bisa berkata-kata dan kami mohon maaf. Intinya kami menerima dan siap mengawal aspirasi teman-teman guru, ujar Riyanto.

Riyanto mengatakan pertemuan akan difasilitasi pemerintah daerah bersama Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan untuk mencari solusi dan masukan terbaik. DPRD menegaskan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke instansi terkait.

Implikasi dan prospek

Masalah pencatatan data di Dapodik berdampak langsung pada akses guru honorer terhadap program pusat dan kesejahteraan mereka. Upaya koordinasi antara DPRD, Pemkab, dan Dinas Pendidikan menjadi langkah awal yang krusial.

Jika diskusi lanjutan berjalan efektif, diharapkan ada pemetaan data dan mekanisme masuknya guru non-Dapodik ke sistem, sehingga mereka dapat menikmati program pemerintah dan kepastian administratif.