KPAI Minta Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kronologi dan temuan awal

KPAI mencatat beberapa kejadian dugaan keracunan yang terkait MBG terjadi pada September 2026. Lokasi yang dilaporkan terdampak meliputi beberapa daerah di Jawa dan Papua. Di Sidoarjo, tercatat sedikitnya 512 santri terdampak dan satuan pelaksana terkait dikenai penghentian sementara.

• Sidoarjo
• Rembang
• Jombang
• Kota Solo
• Jayapura (laporan sebelumnya)
• Semarang (laporan sebelumnya)

Tuntutan KPAI: lebih dari persoalan teknis

Jasra Putra menegaskan kejadian ini bukan sekadar masalah dapur, makanan, atau distribusi. Menurutnya, persoalan meluas hingga keselamatan anak, tata kelola negara, pengawasan, pembiayaan, dan penegakan hukum.

“Ketika kejadian terus berulang, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi mengapa sistem belum mampu mencegahnya secara efektif. Keselamatan anak harus menjadi garis merah, sehingga program MBG tidak boleh menambah risiko kesehatan bagi anak dan keluarga,”

Jasra menambahkan bahwa keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari volume makanan yang diproduksi dan didistribusikan.

“Jangan sampai keberhasilan distribusi justru dibayar dengan meningkatnya risiko terhadap anak. Negara hadir untuk memenuhi hak anak, bukan memindahkan risiko kepada anak,”

Rekomendasi operasional dan penganggaran

KPAI meminta pencairan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikaitkan langsung dengan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan hasil pemeriksaan resmi. Jasra menyoroti keberadaan dapur yang masih beroperasi tanpa SLHS tetapi tetap menerima anggaran.

“Kalau masih banyak dapur belum memiliki SLHS tetapi tetap beroperasi dan menerima anggaran. Berarti ada persoalan tata kelola yang harus dijelaskan,”

KPAI menuntut agar keberlanjutan kerja sama SPPG mempertimbangkan legalitas, kapasitas dapur, dan bukti pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka menekankan bahwa anggaran publik harus mengikuti kepatuhan terhadap standar keselamatan, bukan sebaliknya.

Audit konflik kepentingan dan penegakan hukum

Selain standar operasional, KPAI mendesak audit terkait potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan dan pengawasan MBG. Audit diminta mencakup struktur kepemilikan SPPG atau yayasan pelaksana serta hubungan kelembagaan dengan pejabat publik atau pihak berwenang.

“Jangan sampai kita masuk ke situasi di mana siapa yang lobby-nya kuat, dia yang menang. Hukum harus berdiri di atas keselamatan manusia,”

Penutup

KPAI menegaskan bahwa langkah evaluasi dan audit segera diperlukan untuk mencegah pengulangan kejadian. Penguatan pengawasan, pengaturan pembiayaan, dan penegakan aturan keamanan pangan menjadi prasyarat agar program MBG benar-benar melindungi hak kesehatan anak.