Kejari Langsa Eksekusi Terpidana Korupsi PDAM Tirta Keumueneng
Langsa — Kejaksaan Negeri Langsa menyelesaikan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi di PDAM Tirta Keumueneng pada 17 Juni 2026. Eksekusi mencakup pelaksanaan pidana badan, pembayaran denda, uang pengganti kerugian negara, dan biaya perkara sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hukuman dan pembayaran
Beberapa terpidana telah menjalani hukuman dan melunasi kewajibannya melalui mekanisme penerimaan negara. Berikut ringkasan putusan dan status pembayaran:
| Terpidana | Putusan | Pidana | Denda | Uang Pengganti | Status Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Teuku Syahrial bin H Teuku Syamsuddin | MA Nomor 1487 K/Pid.Sus/2026 (11 Feb 2026) | 1 tahun penjara | Rp50 juta | Rp22,79 juta | Telah disetor ke kas negara (PNBP) |
| Cosa Ananda bin Bastian | MA Nomor 1488 K/Pid.Sus/2026 (11 Feb 2026) | 2 tahun penjara | Rp50 juta | Rp91,53 juta | Telah disetor ke kas negara (PNBP) |
| Azzahir SE bin Muhammad Daud Rasyid | PT Banda Aceh Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2025 | 1 tahun 3 bulan penjara | Rp50 juta (subsidair 1 bulan kurungan) | - | Eksekusi pidana badan telah dilaksanakan |
Proses eksekusi
Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Adi Tyogunawan, menyatakan seluruh tahapan eksekusi telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pelaksanaan meliputi pemindahan terpidana untuk menjalani pidana badan dan pemenuhan kewajiban pembayaran.
“Kejaksaan berkomitmen melaksanakan setiap pengadilan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai bentuk penegakan hukum serta upaya penyelamatan keuangan negara.”
Dampak dan langkah ke depan
Kejari Langsa menegaskan pelaksanaan ini bukan semata pemidanaan, tetapi juga upaya mengembalikan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti dan denda. Dengan tuntasnya proses eksekusi, penanganan perkara korupsi PDAM Tirta Keumueneng dinyatakan selesai pada tahap eksekusi.
Instansi berharap eksekusi memberi efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...