DPRD Jember Soroti Alih Fungsi Lahan Usai Nonton Pesta Babi
JEMBER — Dua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto dan Tabroni, mengingatkan ancaman alih fungsi lahan dan tekanan ketahanan pangan setelah menonton film dokumenter Pesta Babi pada Sabtu (23/5/2026). Film itu memicu diskusi soal eksploitasi lahan, konflik agraria, dan dampaknya terhadap kawasan agraris seperti Jember.
Pemutaran film dan peserta
Candra hadir di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember. Pemutaran diselenggarakan Jurusan Hubungan Internasional sebagai bagian dari mata kuliah Media dan Komunikasi Politik Global yang diasuh oleh dosen Muhammad Iqbal.
Sementara Tabroni ikut nonton di kawasan Perumahan Jawa Asri bersama warga setempat yang juga mengikuti perbincangan terkait film tersebut. Kedua kegiatan berlangsung terpisah tetapi mengangkat kekhawatiran serupa.
Isi film dan relevansi untuk Jember
Pesta Babi mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan mempertahankan tanah ulayat mereka. Film menyorot ancaman Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare untuk ketahanan pangan dan energi. Isu benturan kepentingan antara negara, investasi, dan masyarakat lokal menjadi titik penting diskusi.
Menurut Candra, dinamika pro dan kontra terhadap proyek di Papua perlu dipahami karena pola konflik serupa mulai muncul di daerah agraris lain, termasuk Jember.
Data lokal dan kekhawatiran ketahanan pangan
Sebagai Ketua Komisi B yang membidangi sektor pertanian, Candra menaruh perhatian pada penyusutan lahan sawah produktif di Jember. Ia menyebut luas baku sawah di kabupaten itu sekitar 86 ribu hektare, dengan sekitar 6 ribu hektare dinilai rentan alih fungsi.
Tekanan terhadap lahan pertanian muncul dari pembangunan permukiman dan isu lingkungan seperti sampah. Candra juga menekankan ketergantungan ekonomi lokal pada pertanian: sekitar 43 persen mata pencaharian warga Jember masih bergantung pada sektor ini.
"Kami punya keinginan untuk mengerti tentang apa yang ada dalam film ini, karena beberapa waktu lalu banyak pro dan kontra terkait pemutarannya. Saya juga ingin belajar mengetahui bagaimana situasi di Papua sana," kata Candra usai pemutaran film.
Dia menambahkan peringatan terhadap kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Menurut pengamatan Candra, harga beras premium meningkat pasca-Lebaran, dan harga kedelai impor di salah satu pasar Kecamatan Kaliwates tercatat mencapai Rp24.000 per kilogram.
Implikasi dan langkah ke depan
Diskusi yang muncul dari pemutaran film ini mendorong perhatian pada beberapa isu mendesak:
- Potensi alih fungsi lahan sawah produktif
- Konflik agraria antara masyarakat lokal dan proyek skala besar
- Peningkatan ketergantungan pasokan pangan luar daerah dan kenaikan harga
Candra mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menganggap persoalan pangan sebagai masalah instan. Ia menekankan perlunya langkah antisipatif untuk menjaga luas sawah produktif dan stabilitas harga pangan lokal.
Diskusi yang dipicu film ini dipandang relevan untuk merumuskan kebijakan pertanian dan ruang wilayah yang mempertahankan kedaulatan pangan di tingkat kabupaten.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bawaslu Verifikasi Data SIPOL di Kantor DPC PDI Perjuangan Tuban
Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan verifikasi data SIPOL di kantor DPC PDI Perjuangan Tuban untuk memastikan...
ASDP dan Pemkab Banyuwangi Bahas Solusi Antrean Pelabuhan Ketapang
ASDP dan Pemkab Banyuwangi bersepakat percepat peningkatan dermaga, perluasan buffer zone, dan kapal bantuan...
AirNav Bantu Kampung Seling: Turbin PLTMH & Fasilitas Dasar
AirNav dan Pemkab Banyuwangi serahkan turbin PLTMH, musala, ruang kelas, dan sanitasi untuk Kampung Seling p...
DPC PDI Perjuangan Kediri Gelar Tahlil 7 Hari untuk Guruh
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menggelar tahlil tujuh hari untuk Guruh Soekarnoputra, menekankan pentin...
Pemkab Jember Atur Jam Operasional untuk Redam Konflik Pasar Tanjung
Pemkab Jember dan DPRD setujui pengaturan jam operasional Pasar Tanjung sementara menunggu revitalisasi dan...
Warga Surabaya Keluhkan Data Desil Tak Sesuai, DPRD Minta Pendataan
Warga Sukolilo mengeluh peringkat desil tak sesuai; DPRD minta RT/RW mendata warga untuk pendampingan pengaj...