DPR Dorong UMKM Naik Kelas lewat Transformasi Digital dan Pembiayaan
Komisi VII DPR RI mendorong pelaku UMKM naik kelas untuk memperkuat ekonomi nasional melalui legalitas, permodalan, pemanfaatan teknologi, standardisasi produk, dan akses pasar. Seruan itu disampaikan pada Forum Golkar Internship Student (GIS) di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Dorongan kebijakan untuk UMKM
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa pembinaan usaha rakyat harus komprehensif. Ia mengatakan, pemberian modal saja belum cukup tanpa kemampuan pengelolaan dan ekosistem yang mendukung.
Kalau UMKM hanya diberikan modal tetapi tidak dibekali kemampuan mengelola usaha, maka persoalannya tidak selesai. Yang dibutuhkan adalah ekosistem agar mereka bisa tumbuh secara berkelanjutan
Menurut Lamhot, skema pembinaan mencakup legalitas usaha, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, standar produk, dan perluasan pasar. Komisi VII menempatkan bidang perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata sebagai fokus utama legislasi untuk memperkuat jaringan produsen lokal ke pasar yang lebih luas.
Peran generasi muda dan transformasi digital
Acara GIS juga menyorot peran mahasiswa dan generasi muda dalam inovasi UMKM. Lamhot mendorong pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan promosi dan mempermudah komunikasi langsung antara produsen lokal dan konsumen di berbagai daerah.
Anak-anak muda harus melihat UMKM bukan hanya sebagai objek yang harus dibantu, tetapi sebagai sektor ekonomi yang memiliki ruang inovasi sangat besar. Di sinilah generasi muda bisa masuk dengan kemampuan teknologi dan kreativitas yang mereka miliki
Transformasi digital dinilai krusial karena memudahkan pemasaran, pengelolaan inventori, hingga layanan pelanggan. Mahasiswa diharapkan mengembangkan solusi yang relevan dengan perubahan pola konsumsi berbasis teknologi.
Sinergi lembaga dan pembiayaan murah
Komisi VII menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, dan komunitas untuk menciptakan iklim usaha kondusif. Salah satu prioritas adalah penyediaan skema pembiayaan murah dan pendampingan manajemen terpadu untuk UMKM.
Lamhot mengatakan kemandirian pelaku usaha dan kemampuan berinovasi menjadi kunci perputaran modal di tingkat akar rumput. Ia menyatakan bahwa penguatan UMKM akan langsung berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
UMKM harus kita dorong menjadi kuat. Ketika UMKM kuat, ekonomi masyarakat ikut bergerak, dan pada akhirnya ekonomi nasional juga semakin kuat. Dan itu butuh generasi muda yang ingin fokus menjadi pengusaha
Langkah konkret dan kerja sama pariwisata
Sebagai bagian dari kegiatan, Lamhot membagikan buku berjudul Cahaya dan Air Mata Danau Toba kepada peserta sebagai catatan pengabdian parlemen terhadap pengembangan kawasan strategis. Komisi VII juga menjalin kemitraan dengan Kementerian Pariwisata untuk mempercepat kebangkitan destinasi unggulan melalui kebijakan yang berkelanjutan.
Penyelenggara berharap peserta memahami proses perumusan kebijakan publik dan dampaknya pada kemajuan sektor usaha. Interaksi langsung dengan lembaga legislatif diharapkan membekali generasi muda dengan wawasan mengenai regulasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Harga Emas Pegadaian: Galeri24 Stabil, UBS Naik Rp5.000
Galeri24 stabil di Rp2.545.000/gram, UBS naik Rp5.000 ke Rp2.575.000/gram pada 25 Sept 2026; rincian harga p...
BI dan Kemenkeu Sepakati 5 Pilar Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi
BI dan Kemenkeu sepakat menerapkan lima pilar sinergi fiskal-moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan me...
FEKDI & IFSE 2026 Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Digital
BI dan OJK gelar FEKDI & IFSE 2026 di JCC (24 Sept 2026) untuk percepat modernisasi pembayaran, kembangkan t...
IHSG Berisiko Melemah Lagi Terseret Pelemahan Bursa Global
IHSG berpotensi terkoreksi setelah turun 1,2% ke 6.298,61; net sell asing dan kenaikan harga minyak memperbu...
Pemerintah Tegaskan PPH 22 untuk Marketplace Berlaku 1 Nov 2026
DJP memastikan PPH 22 untuk pedagang marketplace berlaku 1 November 2026; kebijakan ini bukan pajak baru mel...
KAI Hubungkan 351,6 Juta Pelanggan hingga Agustus 2026
KAI mencatat 351.602.397 pelanggan Jan–Agu 2026, naik 7,09%, disertai inisiatif ramah lingkungan dan dukunga...