DJP Jelaskan Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Pengawasan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan alasan keterlibatan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Penjelasan disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 21 Juli 2026, menyusul kritik publik terhadap Surat Edaran DJP tertanggal 15 Juli 2026 yang menyebutkan peran keduanya dalam jejaring informasi daerah.

Apa yang diatur dalam Surat Edaran

Surat Edaran DJP yang diterbitkan 15 Juli 2026 memuat pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Salah satu poinnya adalah pembangunan jejaring informasi di wilayah, termasuk koordinasi dengan unsur kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Ketentuan itu mendorong pertukaran data dan informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Batas kewenangan Babinsa dan Bhabinkamtibmas

Dirjen Pajak menegaskan kedua unsur keamanan itu bukanlah petugas pajak dan tidak diberi kewenangan pelaksanaan tugas perpajakan. Menurut Bimo, kewenangan pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum tetap berada di tangan petugas DJP sesuai peraturan yang berlaku.

"Dua institusi itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan,"

Tujuan koordinasi dan bentuk dukungan

Bimo mengatakan koordinasi dilakukan untuk memperkuat pengumpulan data dan kelancaran operasional di lapangan. Dalam kondisi tertentu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pendampingan untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas petugas DJP.

"Jadi, koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilakukan dalam kerangka jejaring informasi di wilayah,"

Sejak kapan dan apakah ini kebijakan baru?

DJP menyatakan bahwa pengaturan koordinasi dengan berbagai pihak merupakan pedoman internal yang sudah diterapkan sejak 2020. Surat Edaran 15 Juli 2026 dimaksudkan untuk menyempurnakan pedoman tersebut, bukan memperkenalkan kebijakan baru.

"Pengaturan mengenai koordinasi dengan berbagai pihak merupakan pedoman internal kami yang telah diterapkan sejak 2020,"

"Jadi itu bukan merupakan kebijakan baru,"

Dampak bagi wajib pajak

Bimo mengimbau masyarakat agar tidak khawatir. Ia menekankan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak melakukan penilaian kepatuhan maupun meminta pembayaran pajak. Semua tindakan pemeriksaan dan penegakan tetap dilaksanakan oleh petugas DJP.

"Keduanya tidak melakukan penilaian terhadap kepatuhan perpajakan dan tidak meminta pembayaran pajak,"

"Intinya mereka tidak melakukan pemeriksaan dan tidak mengambil tindakan apa pun kepada Wajib Pajak."

Dengan penjelasan ini, DJP berharap kekhawatiran publik mereda sekaligus menegaskan bahwa mekanisme penegakan pajak tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ke depan, DJP menyatakan akan terus mengkomunikasikan bentuk koordinasi agar tidak menimbulkan salah paham di masyarakat.