OJK Targetkan Aturan Demutualisasi BEI Berlaku Kuartal III 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai berlaku pada kuartal III 2026. Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) sebagai dasar pelaksanaan saat ini sedang diselesaikan, demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, secara daring pada 4 Agustus 2026.

Dasar dan tujuan perubahan kepemilikan

Perubahan ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah struktur kepemilikan BEI. Aturan baru memperbolehkan saham BEI dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum Indonesia, tidak lagi eksklusif untuk anggota bursa.

Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik BEI bagi investor strategis dan mendorong peran investor dalam pengembangan pasar modal. Selain itu, skema demutualisasi membuka peluang BEI untuk menjadi perusahaan terbuka di masa mendatang.

"Ketentuan ini mencerminkan sifat bursa efek yang tidak lagi berdasarkan keanggotaan atau mutual, tetapi demutual dan berorientasi laba,"

Fungsi dan prinsip independensi

Meski berubah bentuk kepemilikan, OJK menegaskan fungsi utama BEI tidak akan berubah. BEI tetap menjalankan peran sebagai self-regulatory organization (SRO) sekaligus penyedia infrastruktur pasar modal.

"Peran dan fungsi utamanya sebagai regulator SRO dan penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan,"

Karena itu, aspek independensi untuk menjaga keseimbangan peran dan fungsi bursa akan menjadi prinsip utama pengaturan demutualisasi.

Rincian yang diatur dalam RPOJK

RPOJK yang sedang disiapkan akan mengatur berbagai perubahan teknis dan tata kelola terkait demutualisasi. Antara lain:

• Perubahan bentuk hukum dan struktur kepemilikan saham.
• Pemisahan hak kepemilikan dan keanggotaan bursa.
• Tata kelola lembaga serta pemisahan fungsi regulasi dan bisnis.
• Mekanisme pengalihan saham, pengendalian risiko operasional, dan infrastruktur.
• Mekanisme penetapan tarif bursa.

Hasan menjelaskan bahwa mekanisme pengalihan saham setelah demutualisasi akan diputuskan oleh para pemegang saham bursa. Namun, seluruh perubahan kepemilikan tetap harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dan persyaratan yang diatur dalam POJK.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan target pemberlakuan pada kuartal III 2026, fokus selanjutnya adalah finalisasi RPOJK oleh OJK. Jika berjalan sesuai jadwal, proses demutualisasi dapat mengubah profil kepemilikan BEI dan membuka akses bagi investor non-anggota untuk memiliki saham bursa.

Perubahan ini berpotensi meningkatkan likuiditas dan menarik modal strategis, namun juga menuntut penguatan tata kelola untuk menjaga fungsi pengaturan dan independensi bursa di tengah orientasi komersial yang lebih besar.