Aceh Dorong Penguatan Dana Otsus dalam Revisi UUPA untuk Percepatan Pembangunan
BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mempercepat pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir pada Rabu, 17 Juni 2026, saat bertemu Komisi II DPR RI di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.
Pertemuan dan peserta
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan dihadiri tujuh anggota Komisi II. Hadir pula para bupati serta wali kota se-Aceh, dan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Agenda utama adalah pembahasan rencana revisi UUPA yang dijadwalkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini, dengan fokus khusus pada pengaturan sektor pertanahan dan masa depan Dana Otsus.
Argumen Pemerintah Aceh soal Dana Otsus
Sekda Muhammad Nasir memaparkan bahwa Dana Otsus memberi kontribusi besar pada pemulihan Aceh pascakonflik dan pascatsunami. Menurutnya, efektivitas Otsus harus dinilai dengan mempertimbangkan kondisi awal Aceh yang berbeda dari provinsi lain.
"Dalam kurun waktu 18 tahun, angka kemiskinan Aceh turun sekitar 16 persen. Capaian ini tidak ditemukan di provinsi lain. Aceh memulai pembangunan dari kondisi yang sangat berat akibat konflik berkepanjangan dan bencana tsunami,"
— Muhammad Nasir, Sekda Aceh
Dampak, target, dan kebutuhan fiskal
Nasir menegaskan target Pemerintah Aceh menurunkan angka kemiskinan hingga 6 persen pada 2030, sejalan dengan arah pembangunan nasional. Untuk mencapai target itu, dia menilai dukungan regulasi lewat revisi UUPA sangat penting.
Ia menambahkan bahwa jika revisi disahkan tahun ini dan berlaku pada 2027 dengan alokasi Dana Otsus sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, Aceh akan memiliki ruang fiskal lebih kuat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masalah pertanahan dan aspirasi daerah
Selain membahas Otsus, sejumlah bupati dan wali kota menyampaikan berbagai persoalan pertanahan yang mereka hadapi. Masukan itu diharapkan menjadi bahan penyempurnaan ketentuan pertanahan dalam revisi UUPA.
- Persoalan klaim dan sertifikasi lahan
- Kebutuhan harmonisasi data pertanahan antar kabupaten/kota
- Perlindungan hak masyarakat adat dan ruang kelola lokal
Pemerintah Aceh berharap aspirasi daerah menjadi perhatian dalam proses pembahasan regulasi. Tujuannya agar revisi UUPA tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Aceh.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...