Mentan Minta Bulog Perkuat Penyaluran Beras Premium ke Ritel
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, meminta Perum Bulog memperkuat penyaluran beras premium ke jaringan ritel menyusul keluhan masyarakat soal kesulitan mendapatkan produk itu. Permintaan disampaikan dalam rilis Kementan pada Senin, 21 September 2026.
Perintah percepatan distribusi beras premium
Amran menyatakan Bulog telah diperintahkan menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar, dan volume bisa ditingkatkan jika kebutuhan terus naik. Ia menegaskan pemerintah siap melipatgandakan penyaluran jika perlu.
Sudahlah, kalau 110 ribu ton sudah digelontorkan, bila perlu kali tiga. Berasnya banyak
Stok nasional dan kapasitas penyimpanan
Untuk mendukung penyaluran, Amran memastikan stok beras pemerintah dalam kondisi aman. Saat ini stok Bulog tercatat sekitar 4,6 juta ton.
Pemerintah juga menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang hingga 2 juta ton untuk menampung pasokan yang ada dan mengantisipasi kebutuhan mendesak.
Sudah dikirim, kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 hari ini
Instrumen stabilisasi pangan yang dijalankan
Selain memperkuat distribusi ke ritel, pemerintah mengerahkan beberapa instrumen stabilisasi pangan secara bersamaan. Langkah itu bertujuan mencegah kekosongan pasokan dan menahan laju kenaikan harga.
- Operasi pasar untuk menambah pasokan lokal ke konsumen;
- Bantuan pangan beras bagi 33,4 juta penerima;
- Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi 1 juta ton.
Sekarang kita operasi pasar, kemudian bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia, kemudian SPHP ada 1 juta. Insyaallah turun
Pengawasan produk beras fortifikasi
Di sisi lain, pemerintah menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait produk beras fortifikasi. Menurut Amran, ada 25 perusahaan yang prosesnya telah dilanjutkan untuk pemeriksaan dan tindakan sesuai ketentuan.
Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum
Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah menegaskan pengawasan akan terus berjalan untuk menjaga tata kelola sektor perberasan dan melindungi konsumen.
Proyeksi dan lanjutan kebijakan
Amran optimistis penguatan pasokan dan distribusi dapat menekan harga beras kembali terkendali. Ia menekankan penyaluran beras pemerintah akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat karena stok nasional dinilai mencukupi.
Pasti turun. Doakan
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
KIP Kuliah 2027 Bertambah, 130.620 Mahasiswa Dapat Kuota Baru
Kemendiktisainstek dapat tambahan anggaran Rp1,267 triliun; 130.620 kuota baru KIP Kuliah ditargetkan tercap...
BPS: Harga Cabai Merah Melonjak di Atas HAP Pekan Ketiga Sept 2026
BPS: Harga cabai merah Rp56.231/kg pekan ketiga Sept 2026, melebihi HAP atas Rp55.000/kg dan meluas ke 248 k...
Perpusnas Perkuat Pelestarian Naskah Nusantara hingga Tingkat Dunia
Perpusnas memperkuat pelestarian naskah Nusantara lewat pendataan, perawatan, terjemahan, dan pengusulan ke...
Kemenko PM Perkuat Perlindungan untuk Pengemudi Ojek Online Tuli
Kemenko PM memperkuat perlindungan dan keterampilan pengemudi ojek online tuli lewat literasi keuangan, safe...
Helikopter Chinook Jepang Dikerahkan Padamkan Karhutla Kalbar
Tiga helikopter CH-47 Chinook JGSDF dikerahkan ke Ketapang dan Mempawah untuk membantu pemadaman karhutla di...
Kemkomdigi Ancam Tutup Akses 25 PSE Privat yang Tak Daftar
Kemkomdigi memberi tenggat 22 Sept 2026; 25 PSE Lingkup Privat yang tak mendaftar terancam sanksi administra...