BPOM 2026: PERKOSMI Dukung Penyederhanaan Regulasi Kosmetik
Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) menyambut baik terbitnya Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 yang dinilai menyederhanakan regulasi tanpa mengorbankan standar mutu, manfaat, dan keamanan produk. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PERKOSMI, Sancoyo Antarikso, usai kegiatan sosialisasi peraturan di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Ringkasan perubahan dan tujuan
Sancoyo mengatakan peraturan baru ini berupaya menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan kemudahan berusaha bagi pelaku industri kosmetik. Menurutnya, kebijakan ini membuka ruang bagi produsen untuk terus menghadirkan produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu bagi masyarakat.
Model kepatuhan berbasis tanggung jawab
Salah satu poin penting dalam peraturan adalah pergeseran model kepatuhan. Regulasi mengadopsi pendekatan yang menekankan tanggung jawab pelaku usaha atas mutu dan keamanan produk, bukan hanya persetujuan administratif semata.
“Salah satu perubahan model dari compliance berbasis persetujuan, menjadi kepatuhan berbasis tanggung jawab. Jadi tanggung jawab dari pelaku usaha untuk terus menerus patuh terhadap peraturan dan memperhatikan mutu dan keamanan dari produk itu,”
— Sancoyo Antarikso
Sancoyo menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bentuk penerapan regulasi berbasis risiko dalam sektor kosmetik nasional. Pelaku usaha dengan rekam jejak kepatuhan baik berpeluang memperoleh penghargaan sesuai ketentuan yang diatur.
Dampak pada daya saing dan pasar
Penerapan peraturan baru diharapkan mendukung peningkatan daya saing produk kosmetik di pasar lokal. Selain itu, kebijakan ini diharapkan memperkuat posisi industri kosmetik Indonesia di pasar global melalui standar mutu dan jaminan keamanan yang lebih jelas namun lebih efisien.
Implikasi bagi pelaku usaha
Secara praktis, pelaku usaha perlu memperkuat sistem manajemen mutu dan dokumentasi risiko untuk memenuhi tuntutan kepatuhan berbasis tanggung jawab. PERKOSMI melihat hal ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan reputasi industri.
- Perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas.
- Kemudahan berusaha diupayakan tanpa melemahkan standar.
- Insentif bagi pelaku usaha yang patuh dapat berupa pengakuan formal sesuai aturan.
Dengan demikian, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 dipandang sebagai langkah reformasi regulasi yang menggabungkan perlindungan konsumen dan efisiensi birokrasi, sekaligus mendorong industri kosmetik nasional untuk berdaya saing lebih tinggi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...