Bobby Prihatin OTT KPK terhadap Bupati Langkat, Masyarakat Jadi Korban

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, atau dikenal sebagai Ondim, Senin (6/7). Kasus ini menurutnya mencoreng tata kelola daerah dan merugikan masyarakat karena anggaran yang seharusnya untuk pembangunan dan pendidikan terdampak.

Reaksi gubernur dan dampak pada masyarakat

Bobby menilai penangkapan tersebut sangat disayangkan dan meminta agar peristiwa serupa tidak terulang. Ia memastikan Pemerintah Provinsi bergerak cepat untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik di Langkat.

“Pertama, yang sangat disayangkan ini kembali terjadi penangkapan oleh KPK pada Bupati Langkat. Ini sangat disayangkan. Yang terkorbankan adalah masyarakat. Yang menjadi korban utama karena uang yang digunakan ini adalah uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi,”

Penunjukan Pelaksana Tugas

Menanggapi kekosongan kepemimpinan pasca-OTT, Bobby mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.

“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung. Diminta segera melaksanakan penunjukan PLT agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, barusan kami sudah menyerahkan keputusan untuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati,” ujarnya.

Evaluasi sistem dan pesan kepada ASN

Bobby menganggap peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi sistem pemerintahan di tingkat daerah. Namun ia menekankan bahwa integritas individu tetap menjadi kunci utama pencegahan korupsi.

“Ini kan sistem. Pertama, kita minta sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, yang menjalankan tetap orang per orang. Kalau personelnya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya pasti ada celah untuk ditembus,”

Ia juga memberi pesan tegas kepada seluruh ASN agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata melayani pimpinan.

“Saya sampaikan khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN ini kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka kepada masyarakat, melapornya kepada pimpinan. Jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu yang tidak boleh terjadi. Sistem seperti itu harus bisa dibangun di Langkat,”

Klarifikasi dan tindak lanjut provinsi

Soal dugaan tanda-tanda sebelum OTT, Bobby enggan berkomentar lebih jauh dan meminta pertanyaan diarahkan pada pejabat Plt yang ditunjuk. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi sebelumnya sudah beberapa kali memberi peringatan jika menemukan pelaksanaan pemerintahan yang janggal.

Pemprov Sumatera Utara menegaskan akan terus memantau proses penyelenggaraan pemerintahan di Langkat dan melanjutkan evaluasi untuk mencegah praktik serupa di masa depan.