Gubsu Bobby Nasution Fasilitasi Aspirasi Pengemudi Ojol ke DPR RI
Medan — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan siap menjembatani aspirasi pengemudi ojek online (ojol) Sumut kepada anggota DPR RI asal daerah itu. Pernyataan disampaikan saat menerima audiensi Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kamis (18/6).
Perpres sebagai langkah awal perlindungan
Bobby mengatakan pemerintah pusat telah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Ia menilai perpres itu merupakan respons cepat untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi.
Salah satu ketentuan penting adalah pembatasan potongan biaya aplikasi bagi aplikator menjadi maksimal 8 persen, turun dari angka sebelumnya yang mencapai 20 persen. Menurut Bobby, kebijakan ini lahir dari pertimbangan atas tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya keluhan ojol.
"Pastinya tim Pak Presiden telah melihat banyak pertimbangan menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya keluhan Ojol. Jadi pertama sekali, mari kita apresiasi dulu kebijakan ini,"
Tuntutan pengemudi yang disampaikan
Ketua Sobat, Timbul Siahaan, menyampaikan beberapa tuntutan nasional yang juga diangkat oleh perwakilan ojol Sumut. Permintaan itu mencakup aspek tarif, jaminan sosial, dan kebijakan operasional di kota.
- Kenaikan tarif layanan penumpang.
- Kenaikan tarif jasa pengantaran barang dan makanan.
- Penetapan tarif bersih bagi pengemudi.
- Pengesahan Undang-Undang Transportasi Online.
- Pembebasan biaya parkir untuk layanan antar paket dan makanan di Medan.
- Jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
"Tuntutan kami Pak secara nasional itu adalah terkait kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, tarif bersih dan kehadiran UU Transportasi Online. Termasuk untuk di Medan, bagaimana membebaskan biaya parkir untuk layanan antar paket dan makanan. Serta mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan,"
Tindak lanjut dan jembatan ke pusat
Bobby menyatakan memahami keinginan pengemudi yang menuntut hadirnya undang-undang. Namun, ia menjelaskan pembentukan undang-undang membutuhkan proses panjang, sehingga Perpres menjadi instrumen yang dapat segera diterapkan untuk menjawab kebutuhan mendesak.
Untuk langkah lebih lanjut, Pemprov Sumut akan menyampaikan tuntutan tersebut ke anggota DPR RI dapil Sumut dan memfasilitasi pertemuan langsung antara pengemudi dan wakil rakyat. Selain itu, pemerintah provinsi akan mengkaji pembebasan biaya parkir dan penguatan perlindungan ketenagakerjaan bagi pengemudi transportasi online.
Audiensi itu menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjadi penghubung antara pengemudi ojol dan pembuat kebijakan di pusat, sambil memantau implementasi Perpres sebagai solusi awal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...