Nasional

Bapanas: Tantangan Pangan Kini pada Distribusi Antarwilayah

Bagikan:
Ilustrasi distribusi dan stok pangan nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Kondisi nasional dan fokus kebijakan

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyampaikan posisi pemerintah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 21 September 2026. Menurutnya, stok nasional mencukupi, namun tekanan harga bersifat spesifik pada komoditas dan wilayah.

Secara nasional, ketersediaan pangan relatif terjaga, tetapi tekanan harga saat ini bersifat spesifik menurut komoditas dan wilayah. Oleh karena itu, intervensi kita tidak cukup hanya melihat stok nasional, tetapi harus sampai tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Hermawan menegaskan intervensi harus menjangkau pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatasi masalah harga lokal dan memastikan pasokan merata.

Data proyeksi stok pangan

Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional yang diperbarui per 3 September 2026, Bapanas merinci ketersediaan dan stok akhir beberapa komoditas utama. Data ini menjadi acuan pemerintah dalam merencanakan distribusi dan intervensi stok.

Komoditas Ketersediaan / Kebutuhan (juta ton) Stok Akhir (ton)
Beras 47,26 tersedia / 31,21 kebutuhan 16,06 juta
Jagung - 6,91 juta
Kedelai - 290,89 ribu
Bawang merah - 12,35 ribu
Bawang putih - 94,82 ribu
Cabai besar - 69,56 ribu
Cabai rawit - 60,28 ribu

Impor dan penugasan

Hermawan menegaskan bahwa tidak ada impor beras penugasan pada 2026. Impor yang tercatat merupakan beras industri dari sisa perizinan 2025 dan beras khusus.

Artinya tantangan utama kita saat ini bukan semata-mata ketersediaan nasional, karena semuanya tercukupi sampai akhir tahun. Tetapi kita harus menjaga distribusi dan keseimbangan antarwilayah.

Dampak pada harga dan langkah daerah

Bapanas meminta pengendalian pangan diarahkan pada komoditas dan daerah yang mengalami tekanan harga. Pemerintah daerah diminta memastikan pasokan dari wilayah surplus dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.

Sebagai ilustrasi, Badan Pusat Statistik mencatat 152 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras hingga minggu ketiga September 2026. Angka ini memperkuat pentingnya perbaikan rantai distribusi meski ketersediaan nasional memadai.

Pemantauan stok dan penyaluran antardaerah diperkirakan akan terus menjadi fokus kebijakan hingga akhir tahun, untuk meredam tekanan harga lokal dan menjaga stabilitas pasokan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait