ASN DLHK Sumut Diperiksa atas Dugaan Penipuan Miliaran

MEDAN — Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara diperiksa Inspektorat atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai miliaran rupiah. Pemeriksaan tercantum dalam surat DLHK Nomor 800/442/DISLHK/X/2026 dan sedang berlangsung.

Isi pemeriksaan dan dugaan modus

Surat pemeriksaan menyebutkan ASN berinisial Sumi (disebut pula dalam dokumen dengan variasi nama) diduga melakukan penggelapan dan penipuan. Modus yang disoal berkaitan dengan pemindahan dan pengantaran jabatan antar-ASN di lingkungan DLHK.

Dokumen yang dilampirkan pada surat itu disebut berisi riwayat kejadian dan bukti pendukung untuk didalami lebih lanjut oleh pemeriksa. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai mekanisme tindakan, jumlah korban, atau aliran dana yang dituduhkan.

Respons lembaga pengawas

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara disebut tengah melakukan pemeriksaan intensif. Kepala Inspektorat, Sulaiman Harahap, menjadi pihak yang dihubungi untuk konfirmasi, namun belum memberikan tanggapan meski pesan dikirim berulang kali.

Sikap diam dari pejabat pengawas ini memicu pertanyaan publik. Karena perkara melibatkan dugaan kerugian negara dalam jumlah besar dan pegawai negeri, keterbukaan tentang proses penegakan disiplin menjadi penting bagi kepercayaan publik.

Aturan etika dan kewajiban ASN

Kasus ini merujuk pada ketentuan etika yang wajib dipatuhi ASN. Berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan daerah terkait, ASN harus menjunjung nilai dasar serta kode etik dan perilaku.

• Melaksanakan tugas secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan dan menjaga disiplin.
• Menjaga kehormatan, martabat, dan lingkungan kerja yang kondusif.

Peraturan gubernur Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa sikap, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN termasuk dalam standar etika yang wajib ditaati.

Langkah selanjutnya

Pemeriksa disebut akan mendalami lampiran dokumen dan riwayat kejadian yang tertera dalam surat. Sementara itu, upaya konfirmasi masih dilakukan kepada pihak DLHK dan ASN yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan resmi.

Kasus ini menjadi penting untuk mengikuti proses pemeriksaan internal dan kemungkinan tindak lanjut administratif atau hukum bila bukti cukup. Publik berhak memperoleh informasi yang jelas seiring berjalannya pemeriksaan.