Organda Dukung Angkutan Pelajar Gratis untuk Kurangi Putus Sekolah

Medan — Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan mendukung wacana angkutan pelajar gratis yang digagas anggota DPRD Medan. Dukungan itu disampaikan Sekretaris Organda, Jaya Sinaga, Senin (28/9), dengan alasan program ini dapat meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kecelakaan, dan meringankan beban ekonomi keluarga.

Dukungan Organda dan alasan utama

Jaya Sinaga menilai angkutan umum bagi pelajar di wilayah pinggiran bukan sekadar tumpangan, melainkan "urat nadi" pendidikan. Ia menekankan layanan transportasi yang berkeselamatan adalah syarat agar pendidikan bermutu dapat dinikmati semua siswa.

"Angkutan umum bagi pelajar di daerah pinggiran bukan sekadar tumpangan. Melainkan urat nadi pendidikan,"

Dampak pada putus sekolah dan keselamatan

Menurut Jaya, melonjaknya angka putus sekolah di kawasan permukiman pinggiran terkait langsung dengan keterbatasan mobilitas siswa. Tanpa angkutan umum, kepemilikan sepeda motor menjadi hampir wajib untuk bersekolah.

Kelompok keluarga berpenghasilan rendah kesulitan membiayai sepeda motor atau pengeluaran bahan bakar. Ketika biaya ojek pangkalan atau daring tidak terjangkau, anak terpaksa berhenti sekolah.

"Ketika biaya ojek pangkalan maupun daring tidak lagi terjangkau, pilihan pahit pun terpaksa diambil, akhirnya anak terpaksa putus sekolah,"

Jaya juga menyatakan, keterpaksaan anak mengendarai kendaraan sendiri memicu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja.

Beban ekonomi keluarga dan tarif transportasi

Organda mencatat biaya transportasi siswa saat ini berkisar Rp300.000–Rp500.000 per bulan. Inflasi di sektor transportasi menambah beban hidup keluarga dan mendorong peralihan ke kendaraan pribadi.

Banyak keluarga terpaksa mengambil kredit sepeda motor demi memastikan anak tetap bersekolah, yang kemudian menambah tekanan finansial rumah tangga.

Analisis biaya layanan angkutan dan efektivitas penggunaan APBD

Organda memaparkan ilustrasi penggunaan bus listrik pada lima trayek utama untuk menilai efisiensi subsidi APBD. Data yang disampaikan menunjukkan potensi ketidakefisienan bila memakai APBD untuk layanan umum tanpa fokus pelajar.

Organda berargumen bahwa membayar layanan angkutan konvensional atau bus lewat APBD tanpa fokus pengguna pelajar dapat menimbulkan pemborosan. Sebaliknya, menyediakan layanan gratis khusus bagi pelajar dinilai lebih tepat guna.

Rekomendasi dan langkah berikutnya

Organda mengusulkan agar program angkutan pelajar gratis dibiayai melalui APBD Kota Medan dengan mekanisme pembayaran kepada penyedia trayek yang selama ini melayani anak sekolah. Langkah ini diharapkan memaksimalkan manfaat anggaran dan memastikan keberlanjutan layanan.

"Dengan membayar layanan bagi angkot–angkot dalam trayek–trayek yang selama ini melayani anak sekolah, ini justru lebih bermanfaat,"

Untuk mewujudkan rencana ini, Jaya menegaskan perlunya kajian mendalam dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor. Studi tersebut diharapkan menghasilkan skema operasional, anggaran, dan pengawasan agar program menjadi unggulan di Kota Medan.