Ibu Korban Adukan Majelis Hakim Kasus Penganiayaan Pelajar

MEDAN — Lenny Damanik, orang tua dari MHS (15), melaporkan majelis hakim yang menangani perkara penganiayaan anaknya ke sejumlah lembaga pengawas. Pengaduan diajukan setelah Pengadilan Tinggi Militer Medan mempertahankan vonis 10 bulan penjara terhadap anggota TNI, Sertu RP.

Siapa yang dilaporkan dan ke mana

Lenny mengadukan majelis hakim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman RI, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pengaduan dilakukan bersama tim kuasa hukum dari LBH Medan dan koalisi organisasi masyarakat sipil.

Alasan pengaduan

LBH Medan menyatakan putusan banding Nomor 108-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2025 telah diputus pada 22 Januari 2026, namun keluarga korban baru mengetahui isi putusan pada April 2026. Menurut pengadu, tidak adanya pemberitahuan resmi telah menghilangkan hak keluarga untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyebutkan sejumlah masalah dalam proses penanganan perkara. Ia menyoroti lambatnya pengungkapan identitas pelaku, tuntutan yang dinilai ringan, serta tidak ditahannya terdakwa karena alasan masih dibutuhkan oleh satuan militernya.

Aksi koalisi dan tuntutan pemeriksaan

Koalisi yang terdiri dari LBH Medan, KontraS, Imparsial, dan YLBHI mengajukan pengaduan untuk mendorong pemeriksaan independen. Mereka meminta agar kinerja majelis hakim pada tingkat pertama dan banding diperiksa dan dugaan maladministrasi ditindaklanjuti.

Kami mendesak Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim yang menangani perkara tersebut atas dugaan pelanggaran etik

Kronologi singkat kejadian

Peristiwa yang menimpa MHS terjadi pada Jumat malam, 24 Mei 2024, saat ia menyaksikan tawuran di Jalan Pelikan Ujung, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan. MHS dianiaya oleh Sertu RP di bantaran rel kereta kawasan Benteng Hulu dan kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dunia.

Dampak dan tuntutan ke depan

Irvan menegaskan bahwa proses yang dialami korban dan keluarga bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Ia meminta Ombudsman menyelidiki dugaan maladministrasi di tingkat banding serta menuntut kepastian hak korban mendapatkan informasi perkara.

Langkah ini ditempuh sebagai upaya mencari keadilan atas kematian MHS dan memastikan proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel

Pengaduan ini menandai upaya keluarga dan lembaga bantuan hukum untuk menuntut pemeriksaan proses peradilan militer yang dinilai bermasalah. Langkah pengawasan dari Bawas MA, KY, dan Ombudsman dinilai krusial untuk memastikan akuntabilitas dan pemenuhan hak korban.