Nasional

Komisi XI: Predikat WTP BPK Harus Beri Manfaat Nyata

Bagikan:
Rapat Komisi XI DPR RI membahas opini WTP BPK di Kendari

Komisi XI DPR RIWajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi XI Thoriq Majiddanor saat kunjungan kerja spesifik ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 18 September 2026. Ia menilai capaian administratif tidak cukup untuk menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

WTP harus dilihat dari dampak sosial

Thoriq menekankan opini WTP perlu dikaitkan dengan kesejahteraan publik. Menurutnya, laporan BPK seharusnya menjadi indikator bahwa anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Dengan demikian, penilaian tidak hanya soal kepatuhan administratif.

Kadang memang tindak lanjut WTP ini ada sesuatu hal yang menarik. Kalau kita lihat sisi lebih dalam, kita melihat kadang-kadang di daerah ini nilai temuannya mengecil, tetapi angka kerugiannya ini justru sering naik

Temuan mengecil, kerugian naik

Thoriq mencatat ada kontradiksi antara penurunan nilai temuan pemeriksaan dan peningkatan angka kerugian daerah. Kondisi ini menurutnya patut dicermati karena menyiratkan masalah kualitas penanganan temuan. Ia bertanya apakah penurunan temuan itu benar-benar sejalan dengan manfaat bagi masyarakat.

Dengan mengecilnya temuan itu, kadang-kadang apa sih dampak yang bisa dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Apakah itu sudah sesuai?

Pola penganggaran yang bermasalah

Politikus Fraksi NasDem itu juga menyoroti praktik perencanaan belanja yang tidak didahului kepastian anggaran. Ia menyebut banyak pemerintah daerah yang merencanakan belanja terlebih dulu, lalu mengupayakan anggarannya di tahun berikut. Pola ini dinilai melemahkan tata kelola keuangan dan meningkatkan risiko pemborosan.

Banyak sekali fenomena-fenomena yang hampir di seluruh Indonesia. Di pemda-pemda itu kan banyak sesuatu hal yang dianggap digampangin

Perlu perluasan perspektif pemeriksaan BPK

Thoriq menilai BPK punya pekerjaan rumah untuk mengembangkan sudut pandang pemeriksaan. Ia mengusulkan agar pemeriksaan tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga manfaat penggunaan anggaran bagi masyarakat. Dengan demikian, predikat WTP menjadi lebih bermakna.

Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menjadi PR dari BPK. Bagaimana nanti bisa melihat WTP ini dari sudut pandang lain

Komisi XI mendorong tindak lanjut hasil pemeriksaan yang fokus pada perbaikan tata kelola dan dampak nyata. Jika dilaksanakan, perubahan penilaian dan pengawasan ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas serta kualitas layanan publik di daerah. Perdebatan tentang bagaimana menilai WTP dari perspektif manfaat publik diperkirakan akan berlanjut dalam agenda pengawasan berikutnya.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait