Komisi IV: Korporasi Pelaku Karhutla Harus Ditindak Tegas
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 21 September 2026, saat Komisi IV mendorong pelaksanaan Inpres Nomor 13 dan percepatan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Riyono menilai penanganan karhutla harus menelusuri dugaan keterlibatan korporasi secara menyeluruh karena dampak ekonomi dan lingkungan yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Penindakan terhadap korporasi
Riyono menyebut ada sekitar 30 korporasi yang kini masuk proses hukum terkait karhutla. Menurutnya, fokus penyidikan tidak boleh hanya pada pelaku kecil. Korporasi yang diduga bertindak sistematis perlu mendapatkan penegakan hukum yang tegas.
"Jangan hanya mencari pelaku kecil-kecil, tapi korporasinya harus betul-betul ditindak, yang sengaja secara sistematis melakukan kerusakan kepada kawasan hutan,"
Ia menekankan penindakan yang kuat diperlukan sejak awal agar kerusakan hutan tidak meluas. Selain efek hukum, tekanan terhadap korporasi diharapkan memberi efek jera untuk mencegah karhutla berulang.
Percepatan revisi UU Kehutanan
Komisi IV mendukung percepatan revisi UU Kehutanan sebagai alat hukum untuk memperberat sanksi terhadap pelaku perusakan ekosistem hutan. Riyono mengatakan rancangan revisi memasukkan opsi sanksi yang lebih keras untuk kejahatan lingkungan.
"Kita sedang mempercepat pengesahan revisi UU Kehutanan yang di sana hukuman bagi perusak kawasan ekosistem hutan itu maksimal,"
Ia menambahkan terdapat wacana sanksi yang melampaui pidana administrasi, bahkan membahas hukuman berat bagi pelaku yang melakukan kejahatan lingkungan secara luar biasa.
"Bahkan ada wacana hukuman selain pidana administrasi hingga hukuman mati. Karena masuk ke dalam kejahatan lingkungan yang sudah extraordinary,"
Penyelesaian tumpang tindih kawasan
Selain penegakan hukum, Riyono menyoroti pentingnya penyelesaian status kawasan hutan yang tumpang tindih. Ia menyampaikan kejelasan status seperti HGU, hutan konservasi, hutan lindung, hutan tanaman rakyat, dan hutan industri harus diprioritaskan.
Menurutnya, regulasi yang tegas dan konsistensi penegakan hukum akan membantu mencegah alih fungsi lahan ilegal dan mengurangi potensi konflik agraria.
Implikasi dan langkah ke depan
Penguatan aturan dan penindakan korporasi menjadi dua pilar utama strategi pencegahan karhutla menurut Komisi IV. Jika langkah tersebut dijalankan secara konsisten, diharapkan frekuensi dan skala kebakaran dapat ditekan secara signifikan. Proses revisi UU dan implementasi Inpres akan menentukan arah penanganan karhutla ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...