Kementrans Usulkan Tambah Anggaran Rp1,9 T untuk Program 2027

Kementerian Transmigrasi mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk mendukung program kerja 2027. Usulan itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, untuk memastikan target pembangunan transmigrasi berjalan lebih optimal dan terukur.

Rincian usulan dan perubahan nilai

Nilai usulan terbaru mencapai Rp1,9 triliun, naik signifikan dari usulan sebelumnya sebesar Rp970 miliar. Kenaikan anggaran ini dilakukan berdasarkan kebutuhan program pembangunan transmigrasi yang dianggap memerlukan pendanaan tambahan agar capaian target dapat terealisasi.

Pagu indikatif dan proses pembahasan

Dalam rapat tersebut, Viva Yoga menyampaikan bahwa hasil pertemuan awal menetapkan pagu indikatif kementerian. "Hasil rapat hari ini menetapkan pagu indikatif anggaran Kementrans sebesar Rp400,2 miliar. Pagu tersebut menjadi dasar pembahasan lanjutan anggaran," ujarnya usai rapat yang membahas RKA K/L dan RKP Tahun Anggaran 2027.

"Hasil rapat hari ini menetapkan pagu indikatif anggaran Kementrans sebesar Rp400,2 miliar. Pagu tersebut menjadi dasar pembahasan lanjutan anggaran."

Komisi V sebelumnya menilai anggaran perlu ditingkatkan agar program kerja kementerian dapat terealisasi. Dukungan dewan ini menjadi landasan pembahasan berikutnya antara pemerintah dan DPR.

Fokus program dan dukungan politik

Viva Yoga menyatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program transmigrasi dan menyasar manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengapresiasi dukungan Komisi V yang dinilai memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.

"Ini merupakan sinergi yang positif antara Komisi V dan mitra. Kerja sama itu juga penting bagi keberhasilan program,"

Langkah selanjutnya

Komisi V dan mitra kerja kementerian akan menyinkronkan penyusunan RAPBN 2027. Proses tersebut akan mempertimbangkan fungsi kementerian serta masukan dari dewan untuk menghasilkan alokasi anggaran yang realistis dan terukur.

• Penyelarasan pagu indikatif dengan RKA K/L
• Sinkronisasi masukan Komisi V dalam RAPBN 2027
• Fokus pada program berbasis masyarakat di daerah

Pembahasan berjalan konstruktif dan seluruh fraksi menyetujui hasil diskusi awal, sehingga pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembicaraan teknis. Keputusan akhir tentang besaran anggaran Kementrans untuk 2027 akan ditentukan dalam rangkaian pembahasan RAPBN berikutnya.